Penghapusan Raskin Diprotes
Jum'at, 07 November 2014 - 13:30 WIB
Penghapusan Raskin Diprotes
A
A
A
JAKARTA - Rencana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno ditentang keras oleh para pakar pangan.
Mereka menilai wacana tersebut bisa meresahkan masyarakat. “Hasil kajian kami, dalam survei yang dilakukan pekan ini, masyarakat lebih suka kebutuhan pangannya terjamin ketimbang jaminan BBM (bahan bakar minyak),” ujar Ketua Tim Independen Kajian Pangan Universitas Andalas Jhon Farlis dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Dia mengaku heran dengan rencana yang disampaikan menteri BUMN soal penghapusan raskin. Pasalnya, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Jhon menyarankan, raskin justru harus diperluas jangkauannya.
“Selama ini pemerintah begitu ketat menjamin kebutuhan pangan masyarakat, tetapi terlalu longgar dan royal dalam menyubsidi BBM. Orang ingin memperoleh raskin harus dengan syarat tertentu. Tapi BBM bersubsidi, orangkaya boleh menikmatinya,” tandasnya. Sementara, pakar Pertanian Univesitas Negeri Sebelas Maret Solo (UNS) Tuhana mengungkapkan, rencana menghapus raskin dan menggantinya dengan uang tunai elektronik berpotensi melanggar UUD 1945 dan UU Pangan.
“Dalam hal implementasi, kebijakan mengganti raskin dengan uang elektronik bisa menimbulkan masalah baru. Ini akan mendorong masyarakat untuk konsumtif,”ujarnya.
Yanto kusdiantono
Mereka menilai wacana tersebut bisa meresahkan masyarakat. “Hasil kajian kami, dalam survei yang dilakukan pekan ini, masyarakat lebih suka kebutuhan pangannya terjamin ketimbang jaminan BBM (bahan bakar minyak),” ujar Ketua Tim Independen Kajian Pangan Universitas Andalas Jhon Farlis dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Dia mengaku heran dengan rencana yang disampaikan menteri BUMN soal penghapusan raskin. Pasalnya, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Jhon menyarankan, raskin justru harus diperluas jangkauannya.
“Selama ini pemerintah begitu ketat menjamin kebutuhan pangan masyarakat, tetapi terlalu longgar dan royal dalam menyubsidi BBM. Orang ingin memperoleh raskin harus dengan syarat tertentu. Tapi BBM bersubsidi, orangkaya boleh menikmatinya,” tandasnya. Sementara, pakar Pertanian Univesitas Negeri Sebelas Maret Solo (UNS) Tuhana mengungkapkan, rencana menghapus raskin dan menggantinya dengan uang tunai elektronik berpotensi melanggar UUD 1945 dan UU Pangan.
“Dalam hal implementasi, kebijakan mengganti raskin dengan uang elektronik bisa menimbulkan masalah baru. Ini akan mendorong masyarakat untuk konsumtif,”ujarnya.
Yanto kusdiantono
(ars)
