Nur Mahmudi: Saya Juga Buruh!
Jum'at, 07 November 2014 - 19:38 WIB
Nur Mahmudi: Saya Juga Buruh!
A
A
A
DEPOK - Selain menuntut kenaikan upah, para buruh di Depok juga menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab kenaikan harga BBM memberi efek domino pada kenaikan harga bahan pokok dan transportasi.
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan wewenang pemerintah namun tetap harus memikirkan nasib rakyat. Konsepsi kenaikan harga BBM, lanjutnya, juga harus diikuti dengan berbagai langkah antisipasi.
"Kenaikan harga BBM yang tak diikuti integrasi lain-lain, akan jadi inflasi liar," ujarnya di Balaikota Depok, Jumat (7/11/2014).
Nur Mahmudi mengaku kesal saat ini harga bahan pokok di Depok sudah mulai terjadi. Kenaikan inflasi juga sudah mulai melambung.
"Makanya itu jangan wacana terus, kalau belum layak jangan. Harus diikuti program yang jelas. Buruh kan saudara kita, saya juga buruh," ungkapnya.
Nur Mahmudi menjelaskan, untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan disinergikan di daerah. Selama ini, lanjutnya, Pemerintah Kota sudah bersinergi pula dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan memiliki program Jamkesda.
"Kalau saya dengan BPJS Tenaker dan Kesehatan berkoordinasi baik. Tenaker kami masuk ke BPJS Tenaker, OB di Pemkot juga. Untuk KIP dan KIS di Depok belum," jelasnya.
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan wewenang pemerintah namun tetap harus memikirkan nasib rakyat. Konsepsi kenaikan harga BBM, lanjutnya, juga harus diikuti dengan berbagai langkah antisipasi.
"Kenaikan harga BBM yang tak diikuti integrasi lain-lain, akan jadi inflasi liar," ujarnya di Balaikota Depok, Jumat (7/11/2014).
Nur Mahmudi mengaku kesal saat ini harga bahan pokok di Depok sudah mulai terjadi. Kenaikan inflasi juga sudah mulai melambung.
"Makanya itu jangan wacana terus, kalau belum layak jangan. Harus diikuti program yang jelas. Buruh kan saudara kita, saya juga buruh," ungkapnya.
Nur Mahmudi menjelaskan, untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan disinergikan di daerah. Selama ini, lanjutnya, Pemerintah Kota sudah bersinergi pula dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan memiliki program Jamkesda.
"Kalau saya dengan BPJS Tenaker dan Kesehatan berkoordinasi baik. Tenaker kami masuk ke BPJS Tenaker, OB di Pemkot juga. Untuk KIP dan KIS di Depok belum," jelasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
