Proindonesia Desak Jokowi Keluarkan Kebijakan Pro UKM
Sabtu, 08 November 2014 - 17:19 WIB
Proindonesia Desak Jokowi Keluarkan Kebijakan Pro UKM
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pembina Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Mandiri (Proindonesia) Budi Satria Isman meminta agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM).
"Selain itu, pemerintah sudah seharusnya dapat membantu mereka, kita tidak berharap banyak tapi minimal pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul membantu usaha kecil tersebut," ujar dia di Auditorium Gedung Sindo, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
Menurut dia, banyak sekali usaha yang tidak memiliki dana untuk mematenkan produk, brand, dan formulanya. Dia berharap bahwa biaya untuk mematenkan produk tersebut dipermurah.
"Lalu, apakah pemerintah mau memformalkan UMKM? Selama ini kan UMKM sifatnya informal, kenapa tidak pemerintah memudahkan perijinan akses UMKM? Lalu biaya untuk memformalkan mereka tidak mahal," jelas dia.
Terlebih, dengan para UKM tersebut diformalkan, pemerintah juga mendapatkan untung melalui pajak yang mereka setorkan.
"Sebetulnya pemerintah bisa dapat banyak keuntungan seperti pajak, PPN dan mendapat kontribusi langsung dari UMKM," tukasnya.
(Baca: Proindonesia: UKM Paling Rentan Hadapi AEC 2015)
"Selain itu, pemerintah sudah seharusnya dapat membantu mereka, kita tidak berharap banyak tapi minimal pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul membantu usaha kecil tersebut," ujar dia di Auditorium Gedung Sindo, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
Menurut dia, banyak sekali usaha yang tidak memiliki dana untuk mematenkan produk, brand, dan formulanya. Dia berharap bahwa biaya untuk mematenkan produk tersebut dipermurah.
"Lalu, apakah pemerintah mau memformalkan UMKM? Selama ini kan UMKM sifatnya informal, kenapa tidak pemerintah memudahkan perijinan akses UMKM? Lalu biaya untuk memformalkan mereka tidak mahal," jelas dia.
Terlebih, dengan para UKM tersebut diformalkan, pemerintah juga mendapatkan untung melalui pajak yang mereka setorkan.
"Sebetulnya pemerintah bisa dapat banyak keuntungan seperti pajak, PPN dan mendapat kontribusi langsung dari UMKM," tukasnya.
(Baca: Proindonesia: UKM Paling Rentan Hadapi AEC 2015)
(gpr)
Lihat Juga :
