Kenaikan Harga BBM Akan Dorong NPL

SURABAYA - Bank Indonesia (BI) memperkirakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada meningkatnya kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL).

Meski begitu, sumbangan kenaikan harga BBM ke NPL dinilai relatif kecil. “Kita sudah bikin hitung-hitungan, sekitar 0,1-0,2% (NPL) naiknya,” ujar Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah di Surabaya akhir pekan lalu. Halim mengatakan, kenaikan harga BBM tentu akan berdampak pada kenaikan inflasi, setidaknya selama tiga bulan. Setiap kenaikan Rp1.000/ liter inflasi akan naik 1% hingga 1,3%.

Kenaikan inflasi itu akan berpengaruh pada turunnya daya beli masyarakat. Pada akhirnya, perusahaan- perusahaan akan mengalami penurunan permintaan atas barang yang mereka produksi. “Ini tentu akan berdampak pada kelancaran membayar kewajiban pada bank,” katanya. Karena itu, BI mendukung program kompensasi untuk mengurangi tekanan akibat kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, Juli lalu BI juga sempat mencermati kenaikan NPL di beberapa sektor akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Per Juli 2014 NPL di empat sektor mengalami kenaikan. NPL sektor konstruksi tercatat naik dari 4,24% pada Juni menjadi 4,43%. Selain itu, NPL sektor pertambangan juga naik menjadi 3,09% dibandingkan bulan sebelumnya 2,49%. Adapun, sektor perdagangan mencatat NPL 3,06% dari 2,92% dan jasa sosial naik menjadi 2,96% dari 2,48% pada bulan sebelumnya. Secara industri, NPL per Juli masih 2,24%. Namun, pada Agustus industri perbankan kembali mencatat kenaikan NPL menjadi 2,31%.

Sementara, pemerintah memastikan kenaikan harga BBM akan dilakukan sebelum Januari 2015. Kenaikan harga BBM sebelum tahun depan diharap mampu menekan konsumsi BBM. “Pasti menekan (konsumsi), tahun lalu waktu harga naik Rp2.000, volume yang tadinya 48 juta kiloliter jadinya cuma 45,7 juta kiloliter,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro belum lama ini.

Meski begitu, dia tidak bisa menjamin kebijakan itu akan memastikan kuota BBM tahun ini tidak akan jebol. Pertamina memperkirakan realisasi BBM bersubsidi akan melebihi kuota yang ditetapkan APBN-P 2014 yaitu 46 juta kiloliter. Konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan kelebihan 1,6 juta kiloliter.

Bambang mengatakan, cara yang lebih keras untuk mengendalikan konsumsi BBM adalah dengan cara nonharga, seperti dengan melarang penggunaan kendaraan pribadi. Sayangnya, infrastruktur belum siap mendukung kebijakan nonharga tersebut.

Ria martati