Pertamina Beri Kuota Khusus BBM Subsidi untuk Nelayan
Selasa, 11 November 2014 - 12:21 WIB
Pertamina Beri Kuota Khusus BBM Subsidi untuk Nelayan
A
A
A
TANGERANG - PT Pertamina (Persero) berencana akan memberikan kuota khusus bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk nelayan.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya mengaku telah meminta kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memberikan kuota BBM subsidi khusus nelayan.
"Kita minta ke BPH Migas kuota untuk nelayan ada tersendiri, supaya jelas. Jadi, kuota itu ditetapkan BPH Migas, tentu berdasarkan kuota dan besaran yang disetujui DPR," ujarnya di Pelelangan Ikan Tanjung Pasir, Tangerang, Selasa (11/11/2014).
Dia mengatakan, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai besaran yang akan diberikan untuk setiap Koperasi Unit Desa (KUD) atau penyalur.
"Penentuan siapa atau nelayan yang mana kita serahkan ke KKP," tambah Hanung.
Menurutnya, data menunjukkan nelayan di Indonesia berjumlah sekitar 400 ribuan, dan 4.700 di antaranya menggunakan kapal di atas 30 gross ton (GT).
"Terserah KKP mau diserahkan ke siapa kita ikut saja. Pertamina memastikan sesuai jatah," pungkasnya.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya mengaku telah meminta kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memberikan kuota BBM subsidi khusus nelayan.
"Kita minta ke BPH Migas kuota untuk nelayan ada tersendiri, supaya jelas. Jadi, kuota itu ditetapkan BPH Migas, tentu berdasarkan kuota dan besaran yang disetujui DPR," ujarnya di Pelelangan Ikan Tanjung Pasir, Tangerang, Selasa (11/11/2014).
Dia mengatakan, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai besaran yang akan diberikan untuk setiap Koperasi Unit Desa (KUD) atau penyalur.
"Penentuan siapa atau nelayan yang mana kita serahkan ke KKP," tambah Hanung.
Menurutnya, data menunjukkan nelayan di Indonesia berjumlah sekitar 400 ribuan, dan 4.700 di antaranya menggunakan kapal di atas 30 gross ton (GT).
"Terserah KKP mau diserahkan ke siapa kita ikut saja. Pertamina memastikan sesuai jatah," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
