Investasi AS Diproyeksikan USD61 M
Kamis, 13 November 2014 - 10:26 WIB
Investasi AS Diproyeksikan USD61 M
A
A
A
JAKARTA - Kalangan pengusaha Amerika Serikat (AS) berkomitmen melanjutkan investasi di Indonesia, dengan nilai yang diperkirakan mencapai USD61 miliar dalam lima tahun ke depan.
Kepala Hubungan Internasional dari Kamar Dagang AS Myron Brilliant mengatakan, investor AS bersemangat untuk bermitra dengan pemerintahan baru di Indonesia dan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dicita- citakan presiden Joko Widodo, yaitu 7% pada 2018.
“Indonesia punya peluang dan pemerintah baru punya visi menggenjot investasi. Kami ingin jadi mitra dan mengharapkan adanya skenario winwin,” ujarnya di sela-sela acara US-Indonesia Investment Summit di Jakarta kemarin. Menurut Myron, kendati selama ini investasi dari AS lebih banyak mengalir ke sektor energi, mineral, dan sumber daya lainnya, tidak tertutup kemungkinan sektor lainnya akan juga dimasuki. Termasuk pengembangan infrastruktur yang akan dipacu oleh pemerintah.
“Kami akan melihat arahan pemerintah dan langkah yang diambil pemerintah dalam sebulan ke depan. Jika ada peluang ke arah sana, mungkin kami (perusahaan AS) pun akan ikut,” tandasnya.
Direktur Pelaksana Am- Cham Indonesia Andrew White mengatakan, perusahaan AS berminat untuk investasi di sejumlah sektor seperti pangan dan pertanian, industri ekstraksi, barang konsumen, keuangan, kesehatan, transportasi, minyak dan gas. Terkait investasi, Andrew mengungkapkan, berdasarkan studi tahun 2013 yang berjudul “Partners in Prosperity: US Investment in Indonesia”, diketahui bahwa pada periode 2004–2012 nilai investasi asing langsung (FDI) AS di Indonesia mencapai USD65 miliar.
Jika iklim investasi Indonesia cukup kondusif, diperkirakan akan ada tambahan investasi baru sebesar USD61 miliar dalam lima tahun mendatang. “Nilai investasi USD61 miliar itu kami simpulkan dari studi dan wawancara dengan 35 perusahaan besar AS yang ada di Indonesia,” sebutnya. Andrew menambahkan, studi yang dikerjakan bersama Paramadina Public Policy Institute itu juga mengungkap tiga tantangan atau kendala yang dihadapi investor asing di Indonesia.
Ketiga hal itu adalah ketidakpastian aturan atau kebijakan publik, infrastruktur yang belum memadai, dan masalah tenaga kerja terutama sulitnya merekrut tenaga ahli. Direktur Pelaksana Paramadina Public Policy Institute Wijayanto Samirin mengatakan, dari ketiga hal tersebut, pemerintah hendaknya segera mengantisipasi soal ketidakpastian aturan. “Saya yakin pemerintahan baru akan mengerjakan ini secara serius dengan memperbaiki beberapa kebijakan. Apalagi, Jokowi-JK itu sosok yang suka gerak cepat dan tidak suka berwacana,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, dengan pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal III/2014 hanya 5,1%, sementara pada 2018 ditargetkan sebesar 7%, maka otomatis pemerintahan Jokowi akan membutuhkan banyak investasi. Dia mencontohkan salah satu janji Jokowi untuk membangun pembangkit listrik 35.000 MW membutuhkan investasi sekitar Rp1.000 triliun selama lima tahun atau Rp200 triliun per tahun.
“Pemerintah dan PLN hanya bisa mengalokasikan separuhnya, sementara sisanya butuh investasi dari swasta baik dalam negeri maupun asing,” ujarnya. Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengharapkan perusahaan- perusahaan AS bisa masuk dan berinvestasi terutama di sektor infrastruktur seperti listrik, pelabuhan, dan bandara. “Selain itu, tentunya kita minta industri-industri itu masuk ke upstream industries. Apakah membangun refinery, petrochemical, dan lainnya,” tandasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pemaparannya di hadapan ribuan CEO pada ajang pertemuan APEC 2014 di Beijing, China, menegaskan besarnya peluang investasi di Indonesia. Jokowi memaparkan sejumlah proyek besar yang diprogramkan hingga 2019.
Inda susanti
Kepala Hubungan Internasional dari Kamar Dagang AS Myron Brilliant mengatakan, investor AS bersemangat untuk bermitra dengan pemerintahan baru di Indonesia dan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dicita- citakan presiden Joko Widodo, yaitu 7% pada 2018.
“Indonesia punya peluang dan pemerintah baru punya visi menggenjot investasi. Kami ingin jadi mitra dan mengharapkan adanya skenario winwin,” ujarnya di sela-sela acara US-Indonesia Investment Summit di Jakarta kemarin. Menurut Myron, kendati selama ini investasi dari AS lebih banyak mengalir ke sektor energi, mineral, dan sumber daya lainnya, tidak tertutup kemungkinan sektor lainnya akan juga dimasuki. Termasuk pengembangan infrastruktur yang akan dipacu oleh pemerintah.
“Kami akan melihat arahan pemerintah dan langkah yang diambil pemerintah dalam sebulan ke depan. Jika ada peluang ke arah sana, mungkin kami (perusahaan AS) pun akan ikut,” tandasnya.
Direktur Pelaksana Am- Cham Indonesia Andrew White mengatakan, perusahaan AS berminat untuk investasi di sejumlah sektor seperti pangan dan pertanian, industri ekstraksi, barang konsumen, keuangan, kesehatan, transportasi, minyak dan gas. Terkait investasi, Andrew mengungkapkan, berdasarkan studi tahun 2013 yang berjudul “Partners in Prosperity: US Investment in Indonesia”, diketahui bahwa pada periode 2004–2012 nilai investasi asing langsung (FDI) AS di Indonesia mencapai USD65 miliar.
Jika iklim investasi Indonesia cukup kondusif, diperkirakan akan ada tambahan investasi baru sebesar USD61 miliar dalam lima tahun mendatang. “Nilai investasi USD61 miliar itu kami simpulkan dari studi dan wawancara dengan 35 perusahaan besar AS yang ada di Indonesia,” sebutnya. Andrew menambahkan, studi yang dikerjakan bersama Paramadina Public Policy Institute itu juga mengungkap tiga tantangan atau kendala yang dihadapi investor asing di Indonesia.
Ketiga hal itu adalah ketidakpastian aturan atau kebijakan publik, infrastruktur yang belum memadai, dan masalah tenaga kerja terutama sulitnya merekrut tenaga ahli. Direktur Pelaksana Paramadina Public Policy Institute Wijayanto Samirin mengatakan, dari ketiga hal tersebut, pemerintah hendaknya segera mengantisipasi soal ketidakpastian aturan. “Saya yakin pemerintahan baru akan mengerjakan ini secara serius dengan memperbaiki beberapa kebijakan. Apalagi, Jokowi-JK itu sosok yang suka gerak cepat dan tidak suka berwacana,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, dengan pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal III/2014 hanya 5,1%, sementara pada 2018 ditargetkan sebesar 7%, maka otomatis pemerintahan Jokowi akan membutuhkan banyak investasi. Dia mencontohkan salah satu janji Jokowi untuk membangun pembangkit listrik 35.000 MW membutuhkan investasi sekitar Rp1.000 triliun selama lima tahun atau Rp200 triliun per tahun.
“Pemerintah dan PLN hanya bisa mengalokasikan separuhnya, sementara sisanya butuh investasi dari swasta baik dalam negeri maupun asing,” ujarnya. Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengharapkan perusahaan- perusahaan AS bisa masuk dan berinvestasi terutama di sektor infrastruktur seperti listrik, pelabuhan, dan bandara. “Selain itu, tentunya kita minta industri-industri itu masuk ke upstream industries. Apakah membangun refinery, petrochemical, dan lainnya,” tandasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pemaparannya di hadapan ribuan CEO pada ajang pertemuan APEC 2014 di Beijing, China, menegaskan besarnya peluang investasi di Indonesia. Jokowi memaparkan sejumlah proyek besar yang diprogramkan hingga 2019.
Inda susanti
(ars)
