50 Ribu Angkutan Umum se-Jabar Siap Mogok

BANDUNG - Sedikitnya 50 ribu angkutan umum Se-Jawa Barat siap mogok pada Rabu (18/11/2014) menindaklanjuti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semalam.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat Dede T Widarsih mengatakan, keputusan itu diambil setelah melalui Rapimnas Organda di Semarang beberapa waktu lalu.

"Setelah Rapimnas di Semarang kita akhirnya sepakat akan mogok nasional ketika diberlakukanya kenaikan BBM tanpa memperhatikan atau mensubsidi angkutan umum. Kita yang siap mogok ada sekitar 50 ribu angkutan umum," ujar Dede dihubungi wartawan, Selasa (18/11/2014).

Dengan kenaikan BBM sebesar Rp2.000, menurut Dede pihaknya merasa prihatin kepada pengusaha jasa angkutan umum yang semakin terjepit. "Kita prihatin dengan angkutan umum sekarang, ditambah roda dua yang bertambah, seyogyanya dari Sabang sampai Merauke akan mogok Nasional. Seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan masalah itu. Subsidi angkutan umum tidak dicabut," bebernya.

Di lapangan saat ini menurut Dede, para pengusaha akhirnya secara sepihak menaikkan tarif ongkos angkutannya.

"Begitu diumumkan kita pun naik tarif dan ini jadi masalah antara pengguna dan pengusaha jasa angkutan, kapan naik dan berapa. Sedangkan ini BBM naik mendadak malam tadi, harusnya pemerintah sigap mengatasi masalah ini. Angkutan umum itu sangat penting terutama dalam ekonomi, pendidikan dan itu cukup membantu masyarakat," paparnya.

Disinggung kesiapan mogok nasional, dikatakan Dede, para ketua DPC Organda se-Indonesia rapat di Semarang dan mereka menyatakan sudah siap.

"Hari ini pun banyak angkot yang mogok tidak jalan, karena serba salah, BBM-nya sudah naik otomatis setorannya naik, tetapi ketika tarifnya dinaikan banyak yang komplain dari masyarakat," bebernya.

Pihaknya mengajukan penyesuaian tarif kepada Pemerintah Jawa Barat sebesar 35%. Namun Pemprov Jabar menyetujui 33% untuk angkutan umum dan 29% untuk bis besar. "Setidaknya angka tersebut cukup mendekati keinginan kami," ujar Dede.

Mogok nasional ini dikatakan Dede perlu dilakukan agar pemerintah memperhatikan para pengusaha jasa angkutan dan tidak sepihak menaikkan BBM.

"Imbauan hasil Rapimnas di Semarang kita mogok, agar pemerintah memperhatikan dan dilibatkan. Bahkan kita tidak dilibatkan dalam hal apa pun. Padahal kita menghasilkan pajak dari segala retribusi yang ditarik kepada kami itu cukup besar tapi tetap saja tidak dilirik," keluhnya.

Disinggung apakah akan ada sanksi kepada pengusaha jasa angkutan yang tidak mengikuti mogok nasional, Dede mengaku tidak akan menjatuhkan sanksi.

"Sanksi bagi pengusaha tidak ada tetapi kita tidak memaksa. Itu hak mereka yang pasti, mogok ini kan demi kita semua," ucapnya.

(Baca: Organda Usulkan Tarif Angkutan Umum Naik 35%)