Ini Kata Menkeu Soal Kenaikan Harga BBM
Selasa, 18 November 2014 - 17:07 WIB
Ini Kata Menkeu Soal Kenaikan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menuturkan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM bukan dalam konteks ketahanan fiskal atau untuk mencegah defisit APBN.
Menurutnya, jika sekadar untuk menjaga APBN, pemerintah dapat mengambil kebijakan pemotongan belanja pemerintah seperti yang dilakukan dalam APBNP 2014.
"Karena kalau sekadar jaga defisit APBN, kita bisa sesuaikan APBNP tahun lalu. Potong saja belanja. Tapi kan pemerintahan terganggu. Pertumbuhan ekonomi apa lagi," ujarnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Dia mengatakan, belanja subsidi BBM dalam lima tahun terakhir terlampau besar dengan total akumulasi Rp800 triliun. Bahkan jumlah tersebut, jauh lebih besar dari anggaran infrastruktur dan kesehatan.
"Tapi belanja infrastruktur dan kesehatan di bawah. Infrastruktur dalam lima tahun maksimal Rp580 triliun sampai Rp600 triliun, kesehatan di total Rp250 triliun. Kok belanja infrastruktur dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, kesehatan di bawah subsidi BBM," jelasnya.
Sebab itu, kata Bambang, jalan yang tepat adalah dengan mengalihkan belanja yang sifatnya kurang produktif tersebut kepada yang lebih produktif.
"Tentunya untuk mengalihkan, kan berarti subsidi BBM harus dikurangi, infrastruktur harus ditingkatkan. Mengurangi subsidi ya caranya menaikkan harga," pungkas dia.
Menurutnya, jika sekadar untuk menjaga APBN, pemerintah dapat mengambil kebijakan pemotongan belanja pemerintah seperti yang dilakukan dalam APBNP 2014.
"Karena kalau sekadar jaga defisit APBN, kita bisa sesuaikan APBNP tahun lalu. Potong saja belanja. Tapi kan pemerintahan terganggu. Pertumbuhan ekonomi apa lagi," ujarnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Dia mengatakan, belanja subsidi BBM dalam lima tahun terakhir terlampau besar dengan total akumulasi Rp800 triliun. Bahkan jumlah tersebut, jauh lebih besar dari anggaran infrastruktur dan kesehatan.
"Tapi belanja infrastruktur dan kesehatan di bawah. Infrastruktur dalam lima tahun maksimal Rp580 triliun sampai Rp600 triliun, kesehatan di total Rp250 triliun. Kok belanja infrastruktur dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, kesehatan di bawah subsidi BBM," jelasnya.
Sebab itu, kata Bambang, jalan yang tepat adalah dengan mengalihkan belanja yang sifatnya kurang produktif tersebut kepada yang lebih produktif.
"Tentunya untuk mengalihkan, kan berarti subsidi BBM harus dikurangi, infrastruktur harus ditingkatkan. Mengurangi subsidi ya caranya menaikkan harga," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
