JK Tak Ambil Pusing Organda Mogok Nasional
JK Tak Ambil Pusing Organda Mogok Nasional
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak ambil pusing atas rencana Organda yang melakukan aksi mogok nasional, menyusul ditetapkannya kenaikan harga BBM.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan kompensasi untuk angkutan umum dengan menaikkan tarif angkutannya sebesar 10%. Hal itu dirasa cukup sebagai kompensasi.
"Ya enggak apa apa. Pemerintah sudah kasih (tarif) naik 10%. Nah, cukup itu," ujarnya di Shangri-la Hotel, Jakarta, Rabu, (19/11/2014).
Sementara, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan memastikan tidak akan ada demo yang dilakukan angkutan antar kota dan antar provinsi (AKAP).
Dia mengaku, sepanjang pagi tadi pihaknya tidak melihat adanya aksi demo pada bus AKAP. "Antar kota dan provinsi enggak lihat pemogokkan sampai tadi siang," katanya.
Pihaknya hanya menentukan tarif bus AKAP, sementara untuk bus antar kota dalam provinsi ditentukan oleh gubernur, bupati, maupun walikota masing-masing daerah.
"Antar kota dalam provinsi keputusan ada di gubernur tingkat dearah I, dalam kota di bupati atau walikota kecuali DKI keputusannya di gubernur," pungkasnya.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan kompensasi untuk angkutan umum dengan menaikkan tarif angkutannya sebesar 10%. Hal itu dirasa cukup sebagai kompensasi.
"Ya enggak apa apa. Pemerintah sudah kasih (tarif) naik 10%. Nah, cukup itu," ujarnya di Shangri-la Hotel, Jakarta, Rabu, (19/11/2014).
Sementara, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan memastikan tidak akan ada demo yang dilakukan angkutan antar kota dan antar provinsi (AKAP).
Dia mengaku, sepanjang pagi tadi pihaknya tidak melihat adanya aksi demo pada bus AKAP. "Antar kota dan provinsi enggak lihat pemogokkan sampai tadi siang," katanya.
Pihaknya hanya menentukan tarif bus AKAP, sementara untuk bus antar kota dalam provinsi ditentukan oleh gubernur, bupati, maupun walikota masing-masing daerah.
"Antar kota dalam provinsi keputusan ada di gubernur tingkat dearah I, dalam kota di bupati atau walikota kecuali DKI keputusannya di gubernur," pungkasnya.
(izz)
Explore More