Pemerintah Alihkan Dana BBM untuk Infrastruktur dan Sosial
Minggu, 23 November 2014 - 18:46 WIB
Pemerintah Alihkan Dana BBM untuk Infrastruktur dan Sosial
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan memanfaatkan anggaran dari penghematan belanja modal barang dan jasa, serta pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur dan bantalan sosial.
Menteri PPN Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago memaparkan, penghematan barang maupun jasa bisa menghemat pengeluaran anggaran 8-10% pada setiap kementerian maupun lembaga. Sementara pengalihan subsidi BBM dengan menaikkan harga Rp2.000 bisa menghasilkan minimal Rp136,2 triliun.
"Dengan melakukan perbaikan belanja barang dan jasa ada peluang penghematan puluhan triliun dari APBN. Misalnya, kalau total belanja barang jasa Rp800 triliun lebih kemudian 80% saja masuk ke dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-procurement satu atap menurut hitungan bisa menghemat 8-10%," ujarnya, Minggu (23/11/2014).
"Di sisi lain, masih ada pengalihan BBM yang menurut hitungan bisa menghasilkan sekitar Rp136,2 triliun," lanjutnya.
Andrinof mengatakan, kementeriannya masih mematangkan rencana penghematan tersebut, termasuk membahas alokasi anggaran bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian lain dari pengalihan subsidi BBM.
Dia menyebutkan, pengalihan subsidi BBM tidak semua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, namun juga memperkuat bantalan sosial.
"Pengalihan subsidi BBM dengan menaikkan harga solar dan premium akan terjadi penambahan ruang fiskal yang dialokasikan kepada dua kelompok, yakni membangun bantalan sosial dan meningkatkan pembangunan infrastruktur," katanya.
"Yang sering jadi pertanyaan sekarang, untuk infrastruktur itu berapa. Inipun namanya masih rencana, kita masih akan bahas lagi bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait," imbuh Andrinof.
Menteri PPN Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago memaparkan, penghematan barang maupun jasa bisa menghemat pengeluaran anggaran 8-10% pada setiap kementerian maupun lembaga. Sementara pengalihan subsidi BBM dengan menaikkan harga Rp2.000 bisa menghasilkan minimal Rp136,2 triliun.
"Dengan melakukan perbaikan belanja barang dan jasa ada peluang penghematan puluhan triliun dari APBN. Misalnya, kalau total belanja barang jasa Rp800 triliun lebih kemudian 80% saja masuk ke dalam sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-procurement satu atap menurut hitungan bisa menghemat 8-10%," ujarnya, Minggu (23/11/2014).
"Di sisi lain, masih ada pengalihan BBM yang menurut hitungan bisa menghasilkan sekitar Rp136,2 triliun," lanjutnya.
Andrinof mengatakan, kementeriannya masih mematangkan rencana penghematan tersebut, termasuk membahas alokasi anggaran bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian lain dari pengalihan subsidi BBM.
Dia menyebutkan, pengalihan subsidi BBM tidak semua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, namun juga memperkuat bantalan sosial.
"Pengalihan subsidi BBM dengan menaikkan harga solar dan premium akan terjadi penambahan ruang fiskal yang dialokasikan kepada dua kelompok, yakni membangun bantalan sosial dan meningkatkan pembangunan infrastruktur," katanya.
"Yang sering jadi pertanyaan sekarang, untuk infrastruktur itu berapa. Inipun namanya masih rencana, kita masih akan bahas lagi bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait," imbuh Andrinof.
(dmd)
Lihat Juga :
