Pertamina Keluarkan Kartu BBM untuk Nelayan
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) meluncurkan kartu bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan.
Hal ini sebagai langkah upaya bersama untuk memastikan BBM bersubsidi untuk nelayan yang tepat sasaran.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya menjelaskan, dengan sistem kartu yang diberikan ini memungkinkan satu kapal hanya bisa mendapatkan satu kartu dengan kuota BBM bersubsidi untuk masing-masing kapal.
Kuota dan jatah BBM tersebut, ditentukan oleh KKP. "Kartu BBM Nelayan ini menjadikan penyaluran BBM bersubbsidi hanya kepada nelayan yang berhak. Nelayan tersebut juga dapat mengetahui dengan pasti berapa banyak BBM bersubsidi yang tersisa," ujarnya di Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) Cilincing, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
SPDN Cilincing telah melayani 158 kapal terdaftar dengan alokasi BBM bersubsidi sekitar 288 kilo liter per bulan.
Setiap transaksi, sebut Hanung, dapat dipantau secara langsung melalui server KKP, SKPD, Pertamina serta Bank BRI.
Sementara, Executive Vice President BRI Imam Subowo mengungkapkan, untuk memperoleh Kartu BBM Nelayan ini, para nelayan harus membuka rekening tabungan.
Selanjutnya, nelayan mendaftarkan kartu tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Suku Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh kuota BBM tersebut.
"Dalam Kartu BBM Nelayan ini nantinya akan terdata nama pemilik, nama kapal, dan kuota bulanan. Sehingga penggunaan kartu ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendata kembali jumlah kapal nelayan sekaligus sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan," pungkas Imam.
Hal ini sebagai langkah upaya bersama untuk memastikan BBM bersubsidi untuk nelayan yang tepat sasaran.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya menjelaskan, dengan sistem kartu yang diberikan ini memungkinkan satu kapal hanya bisa mendapatkan satu kartu dengan kuota BBM bersubsidi untuk masing-masing kapal.
Kuota dan jatah BBM tersebut, ditentukan oleh KKP. "Kartu BBM Nelayan ini menjadikan penyaluran BBM bersubbsidi hanya kepada nelayan yang berhak. Nelayan tersebut juga dapat mengetahui dengan pasti berapa banyak BBM bersubsidi yang tersisa," ujarnya di Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) Cilincing, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
SPDN Cilincing telah melayani 158 kapal terdaftar dengan alokasi BBM bersubsidi sekitar 288 kilo liter per bulan.
Setiap transaksi, sebut Hanung, dapat dipantau secara langsung melalui server KKP, SKPD, Pertamina serta Bank BRI.
Sementara, Executive Vice President BRI Imam Subowo mengungkapkan, untuk memperoleh Kartu BBM Nelayan ini, para nelayan harus membuka rekening tabungan.
Selanjutnya, nelayan mendaftarkan kartu tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Suku Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh kuota BBM tersebut.
"Dalam Kartu BBM Nelayan ini nantinya akan terdata nama pemilik, nama kapal, dan kuota bulanan. Sehingga penggunaan kartu ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendata kembali jumlah kapal nelayan sekaligus sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan," pungkas Imam.
(izz)