Pengamat: Konsolidasi Perbankan Perlu Kajian
Pengamat: Konsolidasi Perbankan Perlu Kajian
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Perbankan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Paul Sutaryono menilai bahwa penggabungan (konsolidasi) perbankan bagus untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, namun masih memerlukan kajian.
Menurut dia, konsolidasi itu harus disampaikan secara utuh kepada pelaku industri perbankan.
"Jadi, regulator memberikan arahan secara utuh, jangan sepenggal-penggal memberi tahu mengenai merger BUMN. Misalkan, seperti konsolidasi BPR, BPD dan lain-lain," kata Paul saat dihubungi, Selasa (25/11/2014).
Pasalnya, dia menambahakan, jika nanti regulator memberikan informasi secara tidak lengkap akan membuat resistensi menjadi tinggi. Karena itu, roadmap-nya harus lengkap dan jelas untuk mencegah resistensi muncul.
"Merger itu tidak langsung, ini harusnya ada kajiannya dulu, jadi dibicarakan dengan asosiasi, seperti dengan Apindo, Perbanas dan lain-lain. Nanti dari asosiasi bisa disampaikan secara akademis, baru dibicarakan. Misal, apakah Bank Mandiri bagusnya dengan bank apa dan lain lainnya," tutur dia.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengungkapkan, perbankan nasional memerlukan insentif untuk mendorong konsolidasi.
Insentif yang bisa diberikan adalah keringanan pajak atau pengurangan setoran dividen untuk bank BUMN. Dia melanjutkan, insentif diperlukan agar upaya konsolidasi datang dari inisiatif industri, bukan merupakan paksaan.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku masih melakukan analisis terhadap rencana penggabungan bank BUMN. Dia menuturkan, analisa yang dilakukan Kementerian BUMN bersama instansi terkait penggabungan dua BUMN perbankan, apakah perlu dilakukan atau tidak.
"Kita sedang menganalisa, pernah ada wacana bank Mandiri dan Bank BTN (digabung), tapi ternyata tidak tepat. Jadi, ini masih dilihat keanekaragaman dari banknya," ujar Rini.
Menurut dia, konsolidasi itu harus disampaikan secara utuh kepada pelaku industri perbankan.
"Jadi, regulator memberikan arahan secara utuh, jangan sepenggal-penggal memberi tahu mengenai merger BUMN. Misalkan, seperti konsolidasi BPR, BPD dan lain-lain," kata Paul saat dihubungi, Selasa (25/11/2014).
Pasalnya, dia menambahakan, jika nanti regulator memberikan informasi secara tidak lengkap akan membuat resistensi menjadi tinggi. Karena itu, roadmap-nya harus lengkap dan jelas untuk mencegah resistensi muncul.
"Merger itu tidak langsung, ini harusnya ada kajiannya dulu, jadi dibicarakan dengan asosiasi, seperti dengan Apindo, Perbanas dan lain-lain. Nanti dari asosiasi bisa disampaikan secara akademis, baru dibicarakan. Misal, apakah Bank Mandiri bagusnya dengan bank apa dan lain lainnya," tutur dia.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengungkapkan, perbankan nasional memerlukan insentif untuk mendorong konsolidasi.
Insentif yang bisa diberikan adalah keringanan pajak atau pengurangan setoran dividen untuk bank BUMN. Dia melanjutkan, insentif diperlukan agar upaya konsolidasi datang dari inisiatif industri, bukan merupakan paksaan.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku masih melakukan analisis terhadap rencana penggabungan bank BUMN. Dia menuturkan, analisa yang dilakukan Kementerian BUMN bersama instansi terkait penggabungan dua BUMN perbankan, apakah perlu dilakukan atau tidak.
"Kita sedang menganalisa, pernah ada wacana bank Mandiri dan Bank BTN (digabung), tapi ternyata tidak tepat. Jadi, ini masih dilihat keanekaragaman dari banknya," ujar Rini.
(rna)
Explore More