SNI Mainan Anak Terhambat Aturan Pemerintah Daerah
Kamis, 27 November 2014 - 12:46 WIB
SNI Mainan Anak Terhambat Aturan Pemerintah Daerah
A
A
A
JAKARTA - Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk-produk mainan anak hingga saat ini masih terkendala.
Salah satunya yakni soal perizinan di tingkat daerah. “Industri kecil masih kesulitan mendapatkan sertifikasi SNI yaitu soal perizinan di tingkat daerah. Proses sertifikasi di daerah memakan waktu sehingga industri menjadi enggan untuk mengurusnya,” kata Direktur Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah di Jakarta, Selasa (25/11).
Menurut Euis, proses perizinan di daerah yang panjang tersebut menyebabkan biayanya menjadi mahal. “Mereka mengatakan izin ini biayanya mahal, tidak punya uang. Tetapi, proses produksi mereka harus ada penyesuaian, sehingga mereka butuh waktu dan biaya untuk mendapatkan produk sesuai SNI ini,” lanjutnya.
Selain itu, lanjut Euis, persoalan dana juga menjadi masalah tersendiri bagi IKM untuk mendapatkan sertifikat SNI mainan anak. Sebab, meskipun Kemenperin telah menyiapkan dana sekitar Rp2,5 miliar untuk membiayai industri kecil tersebut, dana tersebut hanya bisa untuk membiayai 100 sertifikasi saja. “Kami akan coba benahi. Jadi belum bisa diterapkan secara maksimal,” ujarnya.
Di sisi lain, untuk mengatasi masalah SNI ini, Euis akan meminta perusahaan besar sebagai retail yang menjual produk untuk membantu IKM mendapatkan SNI. Hal ini akan dicoba di Matahari Departemen Store untuk produk pakaian bayi.
Oktiani endarwati
Salah satunya yakni soal perizinan di tingkat daerah. “Industri kecil masih kesulitan mendapatkan sertifikasi SNI yaitu soal perizinan di tingkat daerah. Proses sertifikasi di daerah memakan waktu sehingga industri menjadi enggan untuk mengurusnya,” kata Direktur Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah di Jakarta, Selasa (25/11).
Menurut Euis, proses perizinan di daerah yang panjang tersebut menyebabkan biayanya menjadi mahal. “Mereka mengatakan izin ini biayanya mahal, tidak punya uang. Tetapi, proses produksi mereka harus ada penyesuaian, sehingga mereka butuh waktu dan biaya untuk mendapatkan produk sesuai SNI ini,” lanjutnya.
Selain itu, lanjut Euis, persoalan dana juga menjadi masalah tersendiri bagi IKM untuk mendapatkan sertifikat SNI mainan anak. Sebab, meskipun Kemenperin telah menyiapkan dana sekitar Rp2,5 miliar untuk membiayai industri kecil tersebut, dana tersebut hanya bisa untuk membiayai 100 sertifikasi saja. “Kami akan coba benahi. Jadi belum bisa diterapkan secara maksimal,” ujarnya.
Di sisi lain, untuk mengatasi masalah SNI ini, Euis akan meminta perusahaan besar sebagai retail yang menjual produk untuk membantu IKM mendapatkan SNI. Hal ini akan dicoba di Matahari Departemen Store untuk produk pakaian bayi.
Oktiani endarwati
(ars)
