Proyek Tol Sumatera Libatkan Investor
Senin, 01 Desember 2014 - 12:48 WIB
Proyek Tol Sumatera Libatkan Investor
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) menyatakan, proyek Tol Trans Sumatera akan melibatkan investor.
Salah satu yang santer dilibatkan ialah PT Jasa Marga dalam rangka menyambung ruas-ruas yang menghubungkan proyek jalan tol dari Medan (Sumatera Barat) hingga Lampung. Padahal, BUMN milik pemerintah, PT Hutama Karya (HK)sebelumnya telah mendapatkan penugasan untuk membangun sejumlah ruas Tol Sumatera yang diatur dalam peraturan presiden tentang penunjukan langsung untuk membangun empat ruas Tol Sumatera.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan, kemampuan pendanaan HK tidak mampu membiayai keseluruhan ruas tol trans Sumatera sehingga diperlukan sinergi melalui investor maupun mitra strategis (Jasa Marga). Karena itu, kata dia, perpres tetap berlaku, namun karena keterbatasan anggaran maka diperlukan investor.
”HK ditugaskan melalui perpres itu hanya beberapa ruas. Tidak semua ditugaskan untuk menghubungkan jalan tol dari Medan hingga Lampung. Kalau berdasarkan perpres penugasan HK itu meliputi ruas Medan-Binjai, TebingTinggi danPalembang- Indralaya-Betung. Padahal Pak Presiden mintanya dari Bakauheni sampai Palembang,” ujar dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurutnya, investor akan masuk bersama BUMN HK untuk membangun ruas-ruas yang terdiri dari ruas Bakauheni hingga Palembang dengan panjang mencapai 550 km. Dia menjelaskan, berdasarkan perpres, HK diharuskan membentuk anak usaha baru dan menggaet investor, baik dari BUMN maupun swasta.
”HK dalam perpresnya itu harus membentuk usaha baru. Tapi dominan sahamnya harus dimiliki HK. Sementara untuk pembebasan lahannya akan ditanggung pemerintah melalui APBN. Mengenai biayanya, dengan panjang 500 km kira-kira butuh Rp50 triliun. Perintahnya berjalan di 2015,” ucapnya.
Di sisi lain, untuk menjamin kepastian proyek, pemerintah daerah bersama bersama stake holder terkait diminta memberikan sumbangsih demi keberlangsungan proyek yang diperkuat melalui service level agreement (SLA). Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPERA, Achmad Ghany Gazaly mengatakan, SLA tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen semua pihak agar proyek bisa berjalan.
”Jadi kepastiannya juga ada. Sebab ini adalah proyek pemerintah yang kebetulan BUMN yang ditunjuk ialah BUMN yang 100% dimiliki pemerintah,” pungkasnya. Sebagai informasi, berdasarkan kebutuhan tol di Indonesia yang disusun Kementerian PUPERA, untuk Pulau Sumatera mencapai 2.865 kilometer (km) dengan jumlah yang telah beroperasi baru sepanjang 43 km.
Ichsan amin
Salah satu yang santer dilibatkan ialah PT Jasa Marga dalam rangka menyambung ruas-ruas yang menghubungkan proyek jalan tol dari Medan (Sumatera Barat) hingga Lampung. Padahal, BUMN milik pemerintah, PT Hutama Karya (HK)sebelumnya telah mendapatkan penugasan untuk membangun sejumlah ruas Tol Sumatera yang diatur dalam peraturan presiden tentang penunjukan langsung untuk membangun empat ruas Tol Sumatera.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan, kemampuan pendanaan HK tidak mampu membiayai keseluruhan ruas tol trans Sumatera sehingga diperlukan sinergi melalui investor maupun mitra strategis (Jasa Marga). Karena itu, kata dia, perpres tetap berlaku, namun karena keterbatasan anggaran maka diperlukan investor.
”HK ditugaskan melalui perpres itu hanya beberapa ruas. Tidak semua ditugaskan untuk menghubungkan jalan tol dari Medan hingga Lampung. Kalau berdasarkan perpres penugasan HK itu meliputi ruas Medan-Binjai, TebingTinggi danPalembang- Indralaya-Betung. Padahal Pak Presiden mintanya dari Bakauheni sampai Palembang,” ujar dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurutnya, investor akan masuk bersama BUMN HK untuk membangun ruas-ruas yang terdiri dari ruas Bakauheni hingga Palembang dengan panjang mencapai 550 km. Dia menjelaskan, berdasarkan perpres, HK diharuskan membentuk anak usaha baru dan menggaet investor, baik dari BUMN maupun swasta.
”HK dalam perpresnya itu harus membentuk usaha baru. Tapi dominan sahamnya harus dimiliki HK. Sementara untuk pembebasan lahannya akan ditanggung pemerintah melalui APBN. Mengenai biayanya, dengan panjang 500 km kira-kira butuh Rp50 triliun. Perintahnya berjalan di 2015,” ucapnya.
Di sisi lain, untuk menjamin kepastian proyek, pemerintah daerah bersama bersama stake holder terkait diminta memberikan sumbangsih demi keberlangsungan proyek yang diperkuat melalui service level agreement (SLA). Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPERA, Achmad Ghany Gazaly mengatakan, SLA tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen semua pihak agar proyek bisa berjalan.
”Jadi kepastiannya juga ada. Sebab ini adalah proyek pemerintah yang kebetulan BUMN yang ditunjuk ialah BUMN yang 100% dimiliki pemerintah,” pungkasnya. Sebagai informasi, berdasarkan kebutuhan tol di Indonesia yang disusun Kementerian PUPERA, untuk Pulau Sumatera mencapai 2.865 kilometer (km) dengan jumlah yang telah beroperasi baru sepanjang 43 km.
Ichsan amin
(ars)
