Siskotkln Berikan Data Valid Soal TKI
Selasa, 02 Desember 2014 - 20:45 WIB
Siskotkln Berikan Data Valid Soal TKI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berbicara soal Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Siskotkln) yang direalisasikan dalam bentuk kartu dan barcode. Kartu tersebut diakui Hanif akan memberikan data yang valid mengenai tenaga kerja Indonesia.
"Kartu itu kan barangnya. Master datanya itu ada dalam Siskotkln. Kalau soal yang dia pegang, itu bisa dicarikan alternatif. Kalau di luar negeri, di paspor bisa. Misalnya, paspor ditempelkan barcode. Nanti saya tunjukin bisa," ujar dia sambil memperagakan dengan tangan mengenai kartu tersebut di Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Hanif mengatakan, jika paspor ditempelkan barcode, kemudian di-scan dengan handphone saja, maka seluruh data ada sekitar 48 item data tenaga kerja bisa diketahui.
"Misalnya namanya siapa, orang tua, tempat tanggal lahir, dia pelatihan di mana, asuransinya apa. Semua. Lebih lengkap," ujarnya.
Menurut Hanif, pertimbangan membuat kartu tersebut, sebenarnya adalah dulu orang pegang kartu dengan asumsi kalau ada apa-apa di luar negeri, kartu itu data TKI bisa dibaca.
"Pertanyaannya, ini tidak bisa dibaca. Karena kalau dibaca perlu card reader. Even di KBRI kita enggak ada. Jadi orang kalau mau baca kartu itu kalau dia di Jakarta. Lalu dia datang ke kantor BNPTKI. Gesekin kartu, terbaca. Kalau misalnya datang ke kantor BNP terus bisa, ngapain pakai kartu? Dia cukup datang, di-search namanya, keluar semua," tandasnya.
"Kartu itu kan barangnya. Master datanya itu ada dalam Siskotkln. Kalau soal yang dia pegang, itu bisa dicarikan alternatif. Kalau di luar negeri, di paspor bisa. Misalnya, paspor ditempelkan barcode. Nanti saya tunjukin bisa," ujar dia sambil memperagakan dengan tangan mengenai kartu tersebut di Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Hanif mengatakan, jika paspor ditempelkan barcode, kemudian di-scan dengan handphone saja, maka seluruh data ada sekitar 48 item data tenaga kerja bisa diketahui.
"Misalnya namanya siapa, orang tua, tempat tanggal lahir, dia pelatihan di mana, asuransinya apa. Semua. Lebih lengkap," ujarnya.
Menurut Hanif, pertimbangan membuat kartu tersebut, sebenarnya adalah dulu orang pegang kartu dengan asumsi kalau ada apa-apa di luar negeri, kartu itu data TKI bisa dibaca.
"Pertanyaannya, ini tidak bisa dibaca. Karena kalau dibaca perlu card reader. Even di KBRI kita enggak ada. Jadi orang kalau mau baca kartu itu kalau dia di Jakarta. Lalu dia datang ke kantor BNPTKI. Gesekin kartu, terbaca. Kalau misalnya datang ke kantor BNP terus bisa, ngapain pakai kartu? Dia cukup datang, di-search namanya, keluar semua," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
