Indonesia Seharusnya Jadi Gerbang Maritim Dunia
Indonesia Seharusnya Jadi Gerbang Maritim Dunia
A
A
A
JAKARTA - Sebuah persepsi keliru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sejak dahulu perairan nusantara sudah menjadi poros pelayaran perdagangan internasional, sehingga seharusnya menjadi pintu gerbang dunia.
Sayang, Indonesia saat ini tidak mampu memanfaatkan posisi geostrategis, geoekonomi dan geopolitik dengan baik, sehingga tidak memperoleh manfaat dari poros maritim.
Hal tersebut disampaikan Direktur Indonesia Maritime Insitute (IMI) Dr Y Paonganan dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Rabu (3/12/2014).
Dia mengatakan, Singapura yang merupakan negara kecil berhasil memanfaatkan Selat Malaka sebagai poros maritim dunia. Mereka meraup devisa terbesar dari Maritime Port of Outhority, sebagai tempat persinggahan kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Malaka.
Sementara Indonesia hanya jadi penonton dan menelan air liur karena ketidakmampuannya memanfaatkan Alur Laut Kepulauan (ALKI) yang menjadi jalur utama perdagangan dunia lewat laut.
“Seharusnya Indonesia sejak Deklarasi Djuanda diakui dunia sudah merancang sebuah strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh dan menjadi pintu gerbang maritim Dunia," ujarnya.
Sayang, lanjut Paonganan, pergantian pemimpin dari presiden yang satu ke presiden lain tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah peluang untuk meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia menjadikan masyarakat yang adil dan makmur.
Dia menjelaskan peluang semakin besar ketika terjadi pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari Atlantik ke Mediterrania dan sekarang ke Asia Pasific. Wilayah ini akan menjadi kekuatan ekonomi dunia baru yang tentu akan mengandalkan kekuatan dan strategi maritim untuk bersaing.
"Seharusnya ini menjadi bahan negara dalam menyusun sebuah rencana strategis agar Indonesia bisa bangkit menjadi sebuah negara maritim yang disegani dunia dan menjadi pintu gerbang maritim dunia,” tegas pria yang akrab disapa Ongen ini.
Dia menambahkan, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN/Association of Southeast Asian Nations) saat ini memasuki gerbang integrasi yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Kesepakatan yang akan mulai berlaku pada 31 Desember 2015 ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Di mana negara kepulauan ini harus siap menerima persaingan ekonomi dan menjaga keutuhan wilayah kedaulatan.
“Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu menjadi kekuatan maritime di ASEAN. Tentu saja peluang itu masih ada jika saja Jokowi benar-benar memahami esensi dari sebuah visi dan strategi maritim," imbuhnya.
"Bukan malah mencetuskan sebuah jargon kosong poros maritim dan tol laut yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi negara asing untuk berinvestasi pada bidang-bidang strategis maritim Indonesia,” tandas Ongen.
Sayang, Indonesia saat ini tidak mampu memanfaatkan posisi geostrategis, geoekonomi dan geopolitik dengan baik, sehingga tidak memperoleh manfaat dari poros maritim.
Hal tersebut disampaikan Direktur Indonesia Maritime Insitute (IMI) Dr Y Paonganan dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Rabu (3/12/2014).
Dia mengatakan, Singapura yang merupakan negara kecil berhasil memanfaatkan Selat Malaka sebagai poros maritim dunia. Mereka meraup devisa terbesar dari Maritime Port of Outhority, sebagai tempat persinggahan kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Malaka.
Sementara Indonesia hanya jadi penonton dan menelan air liur karena ketidakmampuannya memanfaatkan Alur Laut Kepulauan (ALKI) yang menjadi jalur utama perdagangan dunia lewat laut.
“Seharusnya Indonesia sejak Deklarasi Djuanda diakui dunia sudah merancang sebuah strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh dan menjadi pintu gerbang maritim Dunia," ujarnya.
Sayang, lanjut Paonganan, pergantian pemimpin dari presiden yang satu ke presiden lain tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah peluang untuk meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia menjadikan masyarakat yang adil dan makmur.
Dia menjelaskan peluang semakin besar ketika terjadi pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari Atlantik ke Mediterrania dan sekarang ke Asia Pasific. Wilayah ini akan menjadi kekuatan ekonomi dunia baru yang tentu akan mengandalkan kekuatan dan strategi maritim untuk bersaing.
"Seharusnya ini menjadi bahan negara dalam menyusun sebuah rencana strategis agar Indonesia bisa bangkit menjadi sebuah negara maritim yang disegani dunia dan menjadi pintu gerbang maritim dunia,” tegas pria yang akrab disapa Ongen ini.
Dia menambahkan, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN/Association of Southeast Asian Nations) saat ini memasuki gerbang integrasi yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Kesepakatan yang akan mulai berlaku pada 31 Desember 2015 ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Di mana negara kepulauan ini harus siap menerima persaingan ekonomi dan menjaga keutuhan wilayah kedaulatan.
“Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu menjadi kekuatan maritime di ASEAN. Tentu saja peluang itu masih ada jika saja Jokowi benar-benar memahami esensi dari sebuah visi dan strategi maritim," imbuhnya.
"Bukan malah mencetuskan sebuah jargon kosong poros maritim dan tol laut yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi negara asing untuk berinvestasi pada bidang-bidang strategis maritim Indonesia,” tandas Ongen.
(dmd)
Explore More