Pengamat: Pertumbuhan Ekonomi RI Cukup 5,5%

Minggu, 07 Desember 2014 - 16:06 WIB
Pengamat: Pertumbuhan...
Pengamat: Pertumbuhan Ekonomi RI Cukup 5,5%
A A A
PALEMBANG - Pengamat ekonomi Indef, Aviliani menilai menilai, capaian pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,5% sudah cukup bagus di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih melemah. Menyusul target pemerintah yang menetapkan level 6% sementara growth di beberapa sektor masih terkendala.

"Yang terpenting continuitas, bukan tingginya angka pertumbuhan. Karena itu, 5,5% itu sudah bagus," ulas Aviliani dalam talkshow Outlook Ekonomi dan Politik Indonesia 2015 di Palembang, Sabtu (6/12/2014).

Menurut Sekum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini, pertumbuhan ekonomi RI didorong dari tingkat konsumsi masyarakat sebesar 57%. Pertumbuhan konsumsi akan mempengaruhi stok kebutuhan. Jika negara kekurangan, maka impor semakin tinggi. Akibatnya, konsumsi dollar AS untuk pembelian stok kebutuhan semakin bertambah yang menyebabkan nilai tukar rupiah semakin melemah.

"Tahun 2009-2012, dollar masih di bawah Rp10.000 karena tidak ada dana yang keluar. Kondisi sekarang sulit karena negara bergantung pada asing. Kita terkendala pada bahan baku, ditambah pula pendapatan dan pengeluaran negara yang belum terkontrol. Dipastikan sampai Juli 2015 kondisi belum pasti," terang Aviliani.

Dia menjelaskan, pertambangan dan pertanian menjadi sektor yang pertumbuhannya tercatat sangat minim. Gaung hilirisasi yang lambat menjadi kendala pertambangan, lalu masalah pembebasan lahan menjadi kendala pertanian.

Di sinilah perlunya mata rantai produksi. Pemerintah mesti membuat sistem intensif berupa industrialisasi. Di Sumsel ini misalnya, harusnya menjadi leader di industri karet dunia. Selain bisa mengontrol harga, kesempatan kerja jadi terbuka. Kalau memang ada investor asing tertarik, silahkan masuk asalkan ada syarat ketat. Pemda harus berinisiatif tidak menunggu dari presiden.

"Jadi, pertumbuhan ekonomi negara haruslah yang bisa membuka lapangan kerja serta meningkatkan ekspor," tegas Aviliani.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumsel, Ruslan Bahri mengakui, tantangan ekonomi Sumsel saat ini adalah harga komoditas yang menurun, terutama karet. Padahal perekonomian Sumsel ini sangat terpengaruh pada karet.
"Persoalan kita ini di demografi kebijakan. Ada masalah subsidi ada pula pajak. Di saat seperti ini, produksi karet dunia mulai berjalan seperti di Indochina," tukasnya.

Sementara Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, perpolitikan di Indonesia mempengaruhi cukup signifikan bagi perekonomian.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pertumbuhan Ekonomi...
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Kuartal I Tahun 2024
Dorong Industri Event...
Dorong Industri Event untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Proyeksi Pertumbuhan...
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kembali Dipangkas
BI Proyeksikan Ekonomi...
BI Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 4,7 Persen hingga 5,5 Persen di 2025
Prospek Bisnis Seiring...
Prospek Bisnis Seiring Pertumbuhan Ekonomi RI
Membaca Ketahanan Ekonomi...
Membaca Ketahanan Ekonomi RI dalam Dinamika Global Kuartal III 2025
Berita Terkini
Bangun Infrastruktur...
Bangun Infrastruktur Unggul, Brantas Abipraya Perkuat Kolaborasi Internal
19 menit yang lalu
Purbaya Tepis Isu Mundur...
Purbaya Tepis Isu Mundur dari Kursi Menkeu di Tengah Kejatuhan Rupiah Rp18.039
56 menit yang lalu
IHSG Berakhir Longsor...
IHSG Berakhir Longsor 1,70% ke Posisi 5.839, Ada 651 Saham Berjatuhan
1 jam yang lalu
Harga Avtur Makin Mahal,...
Harga Avtur Makin Mahal, Maskapai Raksasa AS Mendadak Batalkan 6 Rute Penerbangan!
1 jam yang lalu
BI Respons Rupiah Tembus...
BI Respons Rupiah Tembus Rp18.000, Samakan Nasib dengan Tetangga RI
4 jam yang lalu
Pemerintah Pastikan...
Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya
4 jam yang lalu
Infografis
10 Negara Menaikkan...
10 Negara Menaikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Banyak Tetangga RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved