Plafon KUR Diubah Jadi Rp25 Juta

JAKARTA - Pemerintah akan tetap melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, plafon KUR akan dibatasi Rp25 juta karena KUR ritel selama ini menyumbang kredit bermasalah (non performing loan).

”NPL KUR kan 4,2 % sekarang itu disumbangkan dari debitur besar di atas Rp20 juta,” kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian di Jakarta kemarin.

Sebelumnya KUR ada dua macam yaitu KUR mikro dengan plafon hingga Rp20 juta dan KUR ritel dengan kredit antara Rp20 juta hingga Rp500 juta. Menurut Puspayoga, peniadaan KUR ritel itu juga untuk lebih memasyarakatkan KUR. Perubahan plafon KUR akan mulai dilakukan per Januari 2015 nanti.

Dia mengungkapkan, pemerintah juga mengkaji jumlah bank penyalur KUR dan akan melarang bank yang selama ini mencatat kredit bermasalah tinggi dalam penyaluran KUR. Dengan pembatasan tersebut, penyaluran KUR diharapkan lebih tinggi dibanding tahun ini. Pemerintah pun akan mempertimbangkan opsi BRI sebagai penyalur tunggal KUR.

” Tadi kita sempat bicara, yang paling bagus pelaksanaan KUR tahun ini adalah BRI. Kalau setelah dikaji lagi BRI sebagai pelaku tunggal, nggak masalah. Tapi kan belum diputuskan. Cuma BRI tepat sasaran, hasil evaluasinya,” kata dia. Selain opsi itu, pemerintah juga mempertimbangkan opsi pemberian reward and punishment bagi bank penyalur KUR. Sementara, target penyaluran KUR diharapkan naik dua kali lipat ketimbang tahun ini yang dipatok di Rp37 triliun.

”Sekarang Rp37 triliun, tahun depan lebih banyak lagi, kalau bisa 100% naiknya, double , karena plafonnya kan 25 juta maksimal,” tambah Puspayoga. Sementara, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Budi Satria menyatakan, BRI mendukung rencana pemerintah untuk membatasi plafon KUR menjadi Rp25 juta.

”Pertimbangannya adalah karena saat ini, dari pengalaman kami dalam menyalurkan KUR, memang segmen ini yang secara esensial paling banyak memerlukan pembiayaan KUR,” ujar Budi dalam pesan pendeknya kepada KORAN SINDO kemarin. Selain itu, pembatasan maksimal plafon Rp25 juta lebih memperluas penerimanya karena lebih banyak lagi nasabah yang bisa dibiayai dengan plafon anggaran yang ada.

”NPL di segmen ini juga relatif lebih kecil daripada segmen lainnya yang memberikan KUR dengan jumlah di atas itu,” tambah Budi. Hingga Oktober Komite KUR mencatat penyaluran KUR oleh BRI mencapai total plafon Rp112,9 triliun. KUR ritel tercatat mencapai Rp20,4 triliun, sementara KUR mikro mencapai Rp92,4 triliun.

Debitur tercatat yaitu 116.664 UMK ritel dan 11.109.447 UMK mikro, dengan rata-rata kredit per debitur Rp175,6 juta dan Rp8,3 juta. Kredit bermasalah KUR ritel tercatat 3,2% dan KUR mikro tercatat 2%. Menduduki peringkat kedua yaitu Bank Mandiri dengan total plafon sebesar Rp16,9 triliun, debiturnya sebanyak 382.291 UMK, dengan ratarata kredit Rp44,2 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 3,7%.

Di urutan ketiga adalah BNI dengan total plafon sebesar Rp15,3 triliun, debiturnya sebanyak 216.135 UMK, dengan rata-rata kredit Rp71,1 juta/ debitur serta nilai NPL sebesar 3,1%. Selanjutnya berturut-turut yaitu BTN dengan plafon Rp4,5 triliun, BSM dengan plafon Rp3,8 triliun, Bank Bukopin dengan plafon Rp1,8 triliun, dan BNI Syariah dengan plafon Rp306,019 miliar.

Secara keseluruhan, kredit bermasalah penyaluran KUR oleh bank pelaksana ini masih di bawah 5% yaitu sebesar 3,4%. Diharapkan, pada periode-periode berikutnya nilai NPL pada bank yang masih di atas 5% bisa turun sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

Ria martati