Masyarakat Prihatin Pemberantasan Mafia SDA Lambat
Masyarakat Prihatin Pemberantasan Mafia SDA Lambat
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam (SDA) mendatangi KPK untuk menyampaikan keprihatinan atas pemberantasan mafia SDA yang terkesan berjalan lambat. Dalam kunjungannya, mereka diterima oleh Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto.
Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah mengungkapkan, komitmen Jokowi-JK untuk memberantas mafia SDA sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita perlu segera dibuktikan.
"Pembentukan berbagai tim, seperti Tim Reformasi Tata Kelola Migas maupun pemberantasan ilegal fishing hingga pelibatan KPK dan PPATK dalam seleksi calon menteri adalah langkah awal yang perlu diikuti dengan serangkaian agenda konkret lainnya. Hal ini agar mafia SDA bisa ditumpas sampai ke akar-akarnya," ujar Maryati dalam siaran persnya, Kamis (18/12/2014).
Dia menambahkan, terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan karena tindakan korupsi sudah mengkhawatirkan.
"Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan segera karena sederet kasus tindak pidana korupsi dan perburuan rente di sektor SDA, seperti gratifikasi dalam izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan. Kemudian, mafia dalam impor minyak bumi, masifnya izin tambang yang tidak clean and clear, serta tanpa NPWP sudah sangat mengkhawatirkan," tandasnya.
Berikut langkah konkret yang perlu dilaksanakan dalam memberantas mafia SDA:
(1) Perkuat posisi KPK sebagaimana yang telah dijanjikan Jokowi-JK
(2) Berhentikan menteri-menteri yang mendapat rapor merah dari KPK
(3) Mewajibkan penempatan eselon 1 dan 2 kementerian melalui rekomendasi KPK dan PPATK
(4) Mewajibkan seleksi Direktur dan Komisaris BUMN melibatkan KPK dan PPATK
(5) Menjalin kerjasama yang kuat dengan KPK dan PPATK untuk membersihkan kementerian dari para aktor yang menjadi bagian dari mafia SDA.
(6) Mendukung upaya sungguh-sungguh KPK dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi di sektor SDA yang telah berjalan dan menyeret seluruh aktor yang terlibat ke pengadilan.
(7) Meminta Jokowi membentuk satgas anti mafia SDA
(8) Mendorong KPK bersama Dirjen Pajak melakukan pengusutan pajak pengusaha di sektor SDA.
Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah mengungkapkan, komitmen Jokowi-JK untuk memberantas mafia SDA sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita perlu segera dibuktikan.
"Pembentukan berbagai tim, seperti Tim Reformasi Tata Kelola Migas maupun pemberantasan ilegal fishing hingga pelibatan KPK dan PPATK dalam seleksi calon menteri adalah langkah awal yang perlu diikuti dengan serangkaian agenda konkret lainnya. Hal ini agar mafia SDA bisa ditumpas sampai ke akar-akarnya," ujar Maryati dalam siaran persnya, Kamis (18/12/2014).
Dia menambahkan, terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan karena tindakan korupsi sudah mengkhawatirkan.
"Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan segera karena sederet kasus tindak pidana korupsi dan perburuan rente di sektor SDA, seperti gratifikasi dalam izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan. Kemudian, mafia dalam impor minyak bumi, masifnya izin tambang yang tidak clean and clear, serta tanpa NPWP sudah sangat mengkhawatirkan," tandasnya.
Berikut langkah konkret yang perlu dilaksanakan dalam memberantas mafia SDA:
(1) Perkuat posisi KPK sebagaimana yang telah dijanjikan Jokowi-JK
(2) Berhentikan menteri-menteri yang mendapat rapor merah dari KPK
(3) Mewajibkan penempatan eselon 1 dan 2 kementerian melalui rekomendasi KPK dan PPATK
(4) Mewajibkan seleksi Direktur dan Komisaris BUMN melibatkan KPK dan PPATK
(5) Menjalin kerjasama yang kuat dengan KPK dan PPATK untuk membersihkan kementerian dari para aktor yang menjadi bagian dari mafia SDA.
(6) Mendukung upaya sungguh-sungguh KPK dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi di sektor SDA yang telah berjalan dan menyeret seluruh aktor yang terlibat ke pengadilan.
(7) Meminta Jokowi membentuk satgas anti mafia SDA
(8) Mendorong KPK bersama Dirjen Pajak melakukan pengusutan pajak pengusaha di sektor SDA.
(dmd)
Explore More