Pengamat Ini Tak Setuju Ada Sebutan Mafia Pajak
Selasa, 23 Desember 2014 - 11:37 WIB
Pengamat Ini Tak Setuju Ada Sebutan Mafia Pajak
A
A
A
JAKARTA - Pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam mengaku tidak setuju dengan sebutan mafia pajak di ranah perpajakan Indonesia.
Menurutnya, akan sangat sulit jika ingin berperilaku menyimpang di dunia pajak.
"Siapapun yang memimpin dirjen pajak baik staf internal dan jabatan vital di dirjen pajak, akan sangat susah untuk berperilaku menyimpang. Karena dirjen pajak ini pengawasannya internal dan eksternal. Ini sudah luar biasa," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Di samping itu, lanjut dia, dari sisi internal sudah ada bagian untuk mengawasi soal kepatuhan pajak internal yang siap mengawasi.
"Sekarang, dirjen pajak punya sistem sendiri untuk mengawasi. Jadi begini, siapapun dia dari sektor internal, saling memantau saja dan bisa saling beri kesaksian untuk tindakan menyimpang di internal dirjen pajak," terangnya.
Untuk di Lingkungan Kementerian Keuangan, dirjen pajak masih diawasi di level inspektor jenderal dan komite pengawas perpajakan.
"Jadi siapapun masyarakat wajib pajak kalau diperlakukan tidak semestinya, bisa melaporkan ke pengawas perpajakan yang jabatannya bukan struktural," tandas Darussalam.
Menurutnya, akan sangat sulit jika ingin berperilaku menyimpang di dunia pajak.
"Siapapun yang memimpin dirjen pajak baik staf internal dan jabatan vital di dirjen pajak, akan sangat susah untuk berperilaku menyimpang. Karena dirjen pajak ini pengawasannya internal dan eksternal. Ini sudah luar biasa," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Di samping itu, lanjut dia, dari sisi internal sudah ada bagian untuk mengawasi soal kepatuhan pajak internal yang siap mengawasi.
"Sekarang, dirjen pajak punya sistem sendiri untuk mengawasi. Jadi begini, siapapun dia dari sektor internal, saling memantau saja dan bisa saling beri kesaksian untuk tindakan menyimpang di internal dirjen pajak," terangnya.
Untuk di Lingkungan Kementerian Keuangan, dirjen pajak masih diawasi di level inspektor jenderal dan komite pengawas perpajakan.
"Jadi siapapun masyarakat wajib pajak kalau diperlakukan tidak semestinya, bisa melaporkan ke pengawas perpajakan yang jabatannya bukan struktural," tandas Darussalam.
(izz)
Lihat Juga :
