35 Izin di KLH Siap Dilimpahkan ke BKPM
Senin, 29 Desember 2014 - 15:11 WIB
35 Izin di KLH Siap Dilimpahkan ke BKPM
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) siap melimpahkan 35 izin kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk menuju program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengaku pihaknya siap dan tidak mengalami kendala soal persiapan penerapan PTSP di kementeriannya.
"Kita sudah mengeluarkan SK. Ada 35 izin yang kita limpahkan ke BKPM dan personil yang untuk ditugaskan di BKPM juga sudah kita siapkan, jadi enggak masalah," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/12/2014).
Kendati demikian, Siti mengaku masih harus berdiskusi, dan membutuhkan waktu mengenai proses transisi perizinan tersebut.
"Dalam artian sampai dengan dia diluncurkan, kalau yang izin baru pasti kita serahkan. Nah yang untuk izin lama kan kita bereskan. Itu kita persiapkan dan nanti di diskusikan," imbuh Siti.
Dia menambahkan, sejak 27 Oktober lalu pihaknya telah menahan beberapa kebijakan tentang perizinan, untuk kemudian akan dibicarakan masalah transisinya.
"Ada yang balik nama juga. Kalau perpanjangan, itu akan diproses langsung, tapi saya minta didiskusikan juga nantinya," tandasnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengaku pihaknya siap dan tidak mengalami kendala soal persiapan penerapan PTSP di kementeriannya.
"Kita sudah mengeluarkan SK. Ada 35 izin yang kita limpahkan ke BKPM dan personil yang untuk ditugaskan di BKPM juga sudah kita siapkan, jadi enggak masalah," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/12/2014).
Kendati demikian, Siti mengaku masih harus berdiskusi, dan membutuhkan waktu mengenai proses transisi perizinan tersebut.
"Dalam artian sampai dengan dia diluncurkan, kalau yang izin baru pasti kita serahkan. Nah yang untuk izin lama kan kita bereskan. Itu kita persiapkan dan nanti di diskusikan," imbuh Siti.
Dia menambahkan, sejak 27 Oktober lalu pihaknya telah menahan beberapa kebijakan tentang perizinan, untuk kemudian akan dibicarakan masalah transisinya.
"Ada yang balik nama juga. Kalau perpanjangan, itu akan diproses langsung, tapi saya minta didiskusikan juga nantinya," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
