Eksportir Furniture Masih Hadapi Kesulitan Bahan Baku
A
A
A
JAKARTA - Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) Soenoto mengatakan, eksportir furniture Indonesia menghadapi kesulitan memperoleh bahan baku.
Pasalnya, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyelesaian hambatan ini.
"Sejak enam tahun lalu, pembukaan ekspor rotan besar-besaran telah membuat perajin furniture dan mebel kesulitan menemukan bahan baku. Jadi, pasar kita direbut oleh pesaing-pesaing kita, di mana amunisi itu berasal dari kita sendiri. Karena itu, butuh waktu untuk melakukan recovery," papar Soenoto di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (29/12/2014).
Kendati demikian, dia meyakini target Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor furniture Indonesia hingga 300% dari USD1,7 miliar menjadi 5,1 miliar akan tercapai.
"Ini akan tercapai asal koordinasi terbentuk. Untuk menumbuhkembangkan ekspor furniture dan handycraft butuh lebih dari separuh jumlah kabinet, termasuk polri, BPPT dan dunia pendidikan," jelasnya.
Polri, menurut dia, semestinya bisa melakukan pengamanan penyelundupan rotan Indonesia ke luar negeri, sementara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga harus mampu menerapkan teknologi tepat guna, dan dunia pendidikan sbisa memberikan pendidikan kreatif desain untuk meningkatkan nilai tambah pada produk ekspor.
Pasalnya, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyelesaian hambatan ini.
"Sejak enam tahun lalu, pembukaan ekspor rotan besar-besaran telah membuat perajin furniture dan mebel kesulitan menemukan bahan baku. Jadi, pasar kita direbut oleh pesaing-pesaing kita, di mana amunisi itu berasal dari kita sendiri. Karena itu, butuh waktu untuk melakukan recovery," papar Soenoto di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (29/12/2014).
Kendati demikian, dia meyakini target Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor furniture Indonesia hingga 300% dari USD1,7 miliar menjadi 5,1 miliar akan tercapai.
"Ini akan tercapai asal koordinasi terbentuk. Untuk menumbuhkembangkan ekspor furniture dan handycraft butuh lebih dari separuh jumlah kabinet, termasuk polri, BPPT dan dunia pendidikan," jelasnya.
Polri, menurut dia, semestinya bisa melakukan pengamanan penyelundupan rotan Indonesia ke luar negeri, sementara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga harus mampu menerapkan teknologi tepat guna, dan dunia pendidikan sbisa memberikan pendidikan kreatif desain untuk meningkatkan nilai tambah pada produk ekspor.
(rna)