DPR Pertanyakan Pemerintah Cabut Subsidi Premium
Rabu, 31 Desember 2014 - 14:24 WIB
DPR Pertanyakan Pemerintah Cabut Subsidi Premium
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mempertanyakan langkah pemerintah yang mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.
Menurutnya, dengan dihapusnya subsidi untuk premium memang harganya menjadi turun, lantaran mengikuti harga minyak dunia yang saat ini anjlok.
Namun, dia mencurigai pemerintah masih mendapat keuntungan dari harga baru tersebut. Azam mengaku pemerintah tak pernah berdiskusi dengan pihaknya mengenai harga keekonomian premium dan harga pokok produksi (HPP).
"Pemerintah seharusnya berhitung lebih cermat. Apakah harga sudah harga non subsidi, kita tidak tahu. Pemerintah tidak pernah bicara dengan DPR. Jangan-jangan harga itu masih ada keuntungan pemerintah. Kita enggak tahu HPP-nya berapa. Itu yang belum pernah terbuka," terangnya kepada Sindonews, Rabu (31/12/2014).
Di sisi lain, pihaknya mengaku setuju dengan langkah pemerintah untuk memberikan subsidi tetap BBM jenis solar sebesar Rp1.000/liter. Bahkan dia berharap subsidi untuk solar lebih besar diberikan untuk transportasi umum.
"Kalau perlu solar subsidinya lebih banyak untuk kepentingan transportasi umum. Sehingga nelayan yang katanya kita ini negara maritim, harusnya nelayan dapat subsidi lebih besar," imbuh dia.
Meski demikian, usulannya tersebut dengan menggarisbawahi bahwa kapal besar dan asing dilarang membeli solar bersubsidi.
"Tapi harus dibatasi juga untuk kapal besar tidak perlu subsidi, bagaimana pengaturannya. Masa kapal asing beli pakai subsidi. Nah, kalau untuk nelayan kecil dan petani harus solar subsidi," tukasnya.
Menurutnya, dengan dihapusnya subsidi untuk premium memang harganya menjadi turun, lantaran mengikuti harga minyak dunia yang saat ini anjlok.
Namun, dia mencurigai pemerintah masih mendapat keuntungan dari harga baru tersebut. Azam mengaku pemerintah tak pernah berdiskusi dengan pihaknya mengenai harga keekonomian premium dan harga pokok produksi (HPP).
"Pemerintah seharusnya berhitung lebih cermat. Apakah harga sudah harga non subsidi, kita tidak tahu. Pemerintah tidak pernah bicara dengan DPR. Jangan-jangan harga itu masih ada keuntungan pemerintah. Kita enggak tahu HPP-nya berapa. Itu yang belum pernah terbuka," terangnya kepada Sindonews, Rabu (31/12/2014).
Di sisi lain, pihaknya mengaku setuju dengan langkah pemerintah untuk memberikan subsidi tetap BBM jenis solar sebesar Rp1.000/liter. Bahkan dia berharap subsidi untuk solar lebih besar diberikan untuk transportasi umum.
"Kalau perlu solar subsidinya lebih banyak untuk kepentingan transportasi umum. Sehingga nelayan yang katanya kita ini negara maritim, harusnya nelayan dapat subsidi lebih besar," imbuh dia.
Meski demikian, usulannya tersebut dengan menggarisbawahi bahwa kapal besar dan asing dilarang membeli solar bersubsidi.
"Tapi harus dibatasi juga untuk kapal besar tidak perlu subsidi, bagaimana pengaturannya. Masa kapal asing beli pakai subsidi. Nah, kalau untuk nelayan kecil dan petani harus solar subsidi," tukasnya.
(izz)
Lihat Juga :
