BBM Turun, Pemerintah Dinilai Tak Belajar dari SBY
Sabtu, 03 Januari 2015 - 11:24 WIB
BBM Turun, Pemerintah Dinilai Tak Belajar dari SBY
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, pemerintah tidak belajar dari pemerintahan sebelumnya saat masih dipimipin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal penurunan harga BBM.
Agus menegaskan, kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liter salah arah.
"Pemeritah tidak belajar dari zaman SBY, saat ini situasi sudah baik, rakyat tidak komplain lagi dengan harga BBM tinggi. Sementara pemerintah dapat mengalokasikan kelebihan subsidi buat pembangunan infrastruktur," jelasnya saat dihubungi Sindonews, Sabtu (3/1/2015).
Kebijakan menurunkan harga BBM memang pernah dilakukan pemerintahan SBY. Saat itu, SBY sempat menurunkan harga BBM hingga tiga kali.
Kebijakan ini dinilai banyak pihak sebagai kesalahan terbesar yang berujung pada pembebanan subsidi BBM di APBN yang jauh lebih besar.
Agus menuturkan, kebijakan menurunkan harga BBM pada umumnya tidak diikuti penurunan harga sektor lain, seperti tarif transportasi dan harga pangan.
Sebab itu, kata dia, pemerintah akan membebani rakyat jika sewaktu-waktu harga minyak dunia kembali naik.
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pun dinilai Agus hanya mementingkan popularitas semata.
"Kalau cuma menginginkan popularitas, ikuti saja pemerintahan yang lalu. Penurunan harga BBM ini tidak akan berdampak apa-apa ke masyarakat, yang jelas rakyat rugi," tandasnya.
Agus menegaskan, kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liter salah arah.
"Pemeritah tidak belajar dari zaman SBY, saat ini situasi sudah baik, rakyat tidak komplain lagi dengan harga BBM tinggi. Sementara pemerintah dapat mengalokasikan kelebihan subsidi buat pembangunan infrastruktur," jelasnya saat dihubungi Sindonews, Sabtu (3/1/2015).
Kebijakan menurunkan harga BBM memang pernah dilakukan pemerintahan SBY. Saat itu, SBY sempat menurunkan harga BBM hingga tiga kali.
Kebijakan ini dinilai banyak pihak sebagai kesalahan terbesar yang berujung pada pembebanan subsidi BBM di APBN yang jauh lebih besar.
Agus menuturkan, kebijakan menurunkan harga BBM pada umumnya tidak diikuti penurunan harga sektor lain, seperti tarif transportasi dan harga pangan.
Sebab itu, kata dia, pemerintah akan membebani rakyat jika sewaktu-waktu harga minyak dunia kembali naik.
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pun dinilai Agus hanya mementingkan popularitas semata.
"Kalau cuma menginginkan popularitas, ikuti saja pemerintahan yang lalu. Penurunan harga BBM ini tidak akan berdampak apa-apa ke masyarakat, yang jelas rakyat rugi," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
