Pemerintah Kota Batam Tindak Pangkalan Elpiji Ilegal

BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan menindak dengan menutup sejumlah pangkalan ilegal yang menjual LPG 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi (HET).

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan keberadaan pangkalan ilegal selama ini telah membuat masyarakat kesulitan dapatkan gas tabung hijau tersebut.

“Penertiban sebenarnya sudah dilakukan oleh tim khusus diseluruh Batam. Tidak cukup itu saja kami berharap masyarakat juga ikut andil untuk melaporkan jika mengetahui adanya pangkalan LPG yang nakal, ” kata Amsakar.

Ia mengakui adanya indikasi kerjasama antara distributor dengan pemilik pangkalan ilegal. Distributor kemungkinan menyisihkan sebagian jatah pangkalan resmi untuk dijual ke pangkalan ilegal dengan harga lebih tinggi.

Hal ini menyebabkan pasokan untuk pangkalan resmi berkurang, sehingga masyarakatpun selalu kehabisan. Kalaupun ada, masyarakat mendapatkannya di pangkalan tidak resmi, namun dengan harga yang bisa mencapai hampir dua kali lipat HET.

Adapun harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 18-23 ribu per tabung, tergantung titik serah.

Ditambahkan Amsakar, penetapan harga tersebut sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor 390/HK/10/2014 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi.

“Dengan HET tersebut untuk mengendalikan harga elpiji tiga kg di lapangan. Karena di lapangan, terutama di pengecer non agen, harga elpiji tiga kg bervariasi, dan cenderung mahal,” katanya.

Sementara itu, sebagai konsekuensi kenaikan HET elpiji beberapa waktu lalu, pemerintah meminta Hiswana Migas tidak menjual elpiji-nya ke pengecer non resmi, melainkan langsung ke masyarakat.

"Mereka tidak boleh menjualnya ke pengecer yang tidak resmi, karena justru nanti permainan harganya di sana," kata Amsakar.