DPR Sebut Gas Kota Solusi Kenaikan Elpiji 12 Kg
DPR Sebut Gas Kota Solusi Kenaikan Elpiji 12 Kg
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, pemakaian gas kota menjadi solusi atas kenaikan harga elpiji 12 kg.
Hal itu dikatakan Kardaya dalam menanggapi kenaikan elpiji 12 kg yang dilakukan PT Pertamina (Persero) beberapa waktu lalu secara diam-diam sebesar Rp1.500/kg.
Kenaikan tersebut dilakukan perusahaan pelat merah sejak 2 Januari 2015. Harganya kini dipatok Rp134.700 per tabung untuk nonsubsidi dari harga sebelumnya Rp114.900.
Kondisi tersebut disinyalir akan memungkinkan adanya migrasi dari pengguna elpiji 12 kg ke elpiji subsidi dengan tabung 3 kg. Imigrasi ini lantaran, disparitas harganya terlalu tinggi, sementara barang yang dijual berjenis sama yaitu gas elpiji.
Dia mengatakan, hendaknya PGN membangun infrastruktur pipa gas, sehingga masyarakat perumahan bisa mengatasi masalah kenaikan harga gas elpiji 12 kg.
"Gasnya sama jadi itu tendensinya mahal, maka mereka akan banyak yang beralih ke subsidi. Sebaiknya dipertimbangkan lagi soal kenaikan harga elpiji ini," ujar dia dalam rilisnya, Selasa (6/1/2015).
Menurutnya, gas pipa atau gas kota sangat memungkinkan bisa jadi solusi. "Itu kan gas pipa yang pegang PGN. Kalau PGN punya program ke rumah tangga itu masih sangat kecil," imbuhnya.
Kardaya mengatakan, gas kota harus bisa didorong masuk ke perumahan-perumahan di kota-kota besar seperti Jakarta. Namun, PGN harus mempertimbangkan kepentingan negara bukan kepentingan korporasi semata.
"Apalagi, saat ini banyak perumahan dan komplek-komplek perumahan yang dibangun sekarang. PGN harus masuk dan bisa mengurangi impor elpiji. Kan elpiji juga harus impor," kata dia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, gas kota menjadi solusi kenaikan harga elpiji 12 kg. Tapi, pembangunan gas kota membutuhkan infrastruktur lebih, sehingga seluruh kota-kota besar teraliri gas.
"Kalau mau jadikan gas pipa itu menyaingi elpiji dalam bentuk city gas (gas kota) yang bisa masuk ke rumah-rumah. Itu menjadi solusi, tetapi membutuhkan infrastruktur dan perencanaan jangka panjang," kata Satya.
Untuk jangka pendek, pemerintah harus melakukan distribusi elpiji 3 kg secara tertutup sehingga hanya untuk keluarga tidak mampu yang diperbolehkan menggunakan elpiji 3 kg.
"Dalam jangka pendek itu, pola distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg. Sehingga, distributor elpiji subsidi itu tidak menjual sembarangan ke masyarakat," pungkasnya.
Hal itu dikatakan Kardaya dalam menanggapi kenaikan elpiji 12 kg yang dilakukan PT Pertamina (Persero) beberapa waktu lalu secara diam-diam sebesar Rp1.500/kg.
Kenaikan tersebut dilakukan perusahaan pelat merah sejak 2 Januari 2015. Harganya kini dipatok Rp134.700 per tabung untuk nonsubsidi dari harga sebelumnya Rp114.900.
Kondisi tersebut disinyalir akan memungkinkan adanya migrasi dari pengguna elpiji 12 kg ke elpiji subsidi dengan tabung 3 kg. Imigrasi ini lantaran, disparitas harganya terlalu tinggi, sementara barang yang dijual berjenis sama yaitu gas elpiji.
Dia mengatakan, hendaknya PGN membangun infrastruktur pipa gas, sehingga masyarakat perumahan bisa mengatasi masalah kenaikan harga gas elpiji 12 kg.
"Gasnya sama jadi itu tendensinya mahal, maka mereka akan banyak yang beralih ke subsidi. Sebaiknya dipertimbangkan lagi soal kenaikan harga elpiji ini," ujar dia dalam rilisnya, Selasa (6/1/2015).
Menurutnya, gas pipa atau gas kota sangat memungkinkan bisa jadi solusi. "Itu kan gas pipa yang pegang PGN. Kalau PGN punya program ke rumah tangga itu masih sangat kecil," imbuhnya.
Kardaya mengatakan, gas kota harus bisa didorong masuk ke perumahan-perumahan di kota-kota besar seperti Jakarta. Namun, PGN harus mempertimbangkan kepentingan negara bukan kepentingan korporasi semata.
"Apalagi, saat ini banyak perumahan dan komplek-komplek perumahan yang dibangun sekarang. PGN harus masuk dan bisa mengurangi impor elpiji. Kan elpiji juga harus impor," kata dia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, gas kota menjadi solusi kenaikan harga elpiji 12 kg. Tapi, pembangunan gas kota membutuhkan infrastruktur lebih, sehingga seluruh kota-kota besar teraliri gas.
"Kalau mau jadikan gas pipa itu menyaingi elpiji dalam bentuk city gas (gas kota) yang bisa masuk ke rumah-rumah. Itu menjadi solusi, tetapi membutuhkan infrastruktur dan perencanaan jangka panjang," kata Satya.
Untuk jangka pendek, pemerintah harus melakukan distribusi elpiji 3 kg secara tertutup sehingga hanya untuk keluarga tidak mampu yang diperbolehkan menggunakan elpiji 3 kg.
"Dalam jangka pendek itu, pola distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg. Sehingga, distributor elpiji subsidi itu tidak menjual sembarangan ke masyarakat," pungkasnya.
(izz)
Explore More