Premium Fluktuatif, Pengusaha SPBU Khawatir Ganggu Bisnis
Sabtu, 10 Januari 2015 - 17:46 WIB
Premium Fluktuatif, Pengusaha SPBU Khawatir Ganggu Bisnis
A
A
A
JAKARTA - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi menyatakan rencana pemerintah yang akan melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar tiap dua pekan akan menyebabkan ketidakpastian dalam bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Eri menjelaskan bahwa fluktuatifnya harga premium dan solar dalam rentang pendek akan menggangu bisnis SPBU. Pasalnya, situasi bisnis SPBU sedang tidak kondusif, penuh ketidakpastiannya, dan margin-nya tidak pasti. Belum lagi persaingan dengan SPBU asing.
"Kita sudah masuk ke rugi, bukan pendapatan menurun, sudah defisit neracanya. Sekarang kebijakan turun naik harga berarti ada ketidakpastian di dalam bisnis ini," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (10/1/2015).
Terkait rencana pemerintah tersebut, Eri menyatakan, pihaknya akan melayangkan surat kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tidak jelas, tidak tahu juga ke depannya, mereka tidak ada perhatian ke SPBU. Ya kita akan kirim surat ke presiden, Menteri ESDM, dan DPR," ujar dia.
Eri khawatir jika rencana pemerintah itu tidak dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan jelas akan semakin merugikan pengusaha SPBU. Selain itu, juga menimbulkan masalah baru di masyarakat.
"Potensi ke depan defisitnya semakin bengkak. Harusnya marginnya besar kalau bisa harganya diprediksi, kalau tidak, bisa jadi masalah," tukasnya.
(Baca: Penyesuaian Harga Premium Dua Pekan Dipertanyakan)
Eri menjelaskan bahwa fluktuatifnya harga premium dan solar dalam rentang pendek akan menggangu bisnis SPBU. Pasalnya, situasi bisnis SPBU sedang tidak kondusif, penuh ketidakpastiannya, dan margin-nya tidak pasti. Belum lagi persaingan dengan SPBU asing.
"Kita sudah masuk ke rugi, bukan pendapatan menurun, sudah defisit neracanya. Sekarang kebijakan turun naik harga berarti ada ketidakpastian di dalam bisnis ini," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (10/1/2015).
Terkait rencana pemerintah tersebut, Eri menyatakan, pihaknya akan melayangkan surat kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tidak jelas, tidak tahu juga ke depannya, mereka tidak ada perhatian ke SPBU. Ya kita akan kirim surat ke presiden, Menteri ESDM, dan DPR," ujar dia.
Eri khawatir jika rencana pemerintah itu tidak dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan jelas akan semakin merugikan pengusaha SPBU. Selain itu, juga menimbulkan masalah baru di masyarakat.
"Potensi ke depan defisitnya semakin bengkak. Harusnya marginnya besar kalau bisa harganya diprediksi, kalau tidak, bisa jadi masalah," tukasnya.
(Baca: Penyesuaian Harga Premium Dua Pekan Dipertanyakan)
(rna)
Lihat Juga :
