Operasional PLTGU Karimunjawa Belum Jelas
Operasional PLTGU Karimunjawa Belum Jelas
A
A
A
JEPARA - Operasional pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara, Jawa Tengah hingga kini belum jelas.
Biaya produksi maupun ongkos pengapalan gas dari Cepu Blora menuju kepulauan yang ada di Laut Jawa ini disebut menjadi salah satu faktor lambatnya operasional PLTGU berkapasitas 3 megawatt (MW) itu.
Proses pembebasan lahan untuk PLTGU ini sudah dimulai sejak 2013. Rencananya proses pembangunan fisik PLTGU yang dibangun di Dukuh Legon Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa ini dimulai awal 2014. Dan bisa beroperasi Agustus 2014.
Namun, karena berbagai ganjalan akhirnya target itu diundur Maret 2015. Itupun dengan catatan ketersediaan gas dari Cepu Blora yang menjadi bahan bakar utama PLTGU tak mengalami kendala.
Selain itu, gas tersebut juga bisa diangkut dengan kapal menuju PLTGU di Karimunjawa.
Camat Karimunjawa M Taksinul Khuluq mengatakan, pihaknya tak mengetahui kapan PLTGU bisa resmi beroperasi.
Sebab, sejumlah komponen inti seperti trafo maupun bentuk fisik pembangkit untuk PLTGU yang kapasitasnya sama dengan yang dibangun di Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau ini belum ada di Kepulauan Karimunjawa.
"Kalau kabel sudah terpasang. Tapi yang lain-lain belum," kata Taksin, Senin (12/1/2015).
Selama puluhan tahun, sekitar 10 ribu warga kepulauan di Laut Jawa ini mengandalkan pasokan listrik dari enam unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berbahan bakar solar.
Meski begitu, berulangkali PLTD ini mengalami masalah sehingga menganggu pasokan listrik ke rumah-rumah warga. Selain itu, karena ongkos produksi PLTD yang tinggi, harga jual listrik ke masyarakat juga melambung.
Untuk tiap meter kwh pelanggan di Karimunjawa dibebani biaya hingga Rp2.500. Padahal harga listrik dari PLN di wilayah daratan masih di bawah nominal Rp1.000 per meter kwh.
Dia berharap target operasional PLTGU tak lagi mundur. Sebab saat ini listrik menjadi salah satu fasilitas penting di Karimunjawa. Tak hanya untuk kepentingan warga saja, namun juga para turis, baik domestik maupun mancanegara.
"Kalau bisa sesuai target tentu kami apresiasi. Itu memang solusi persoalan listrik di Karimunjawa," ucap Taksin.
Wakil Bupati Jepara Subroto mengatakan, pihaknya juga belum mengetahui secara pasti kapan PLTGU Karimunjawa bisa beroperasi. Berdasar informasi yang diterimanya, jadwal operasional mundur lagi dari target Maret 2015.
Kendala yang dihadapi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah-DIY yakni soal biaya produksi dan distribusi gas dari Cepu Blora ke Kepulauan Karimunjawa. Ongkos produksi 1 MMTU gas sekitar USD7.
Sementara, ongkos kirim kapal sekitar USD34. Jika dihitung ongkos produksi maupun pengapalan gas itu justru malah lebih mahal dari harga solar yang selama ini menjadi BBM utama PLTD di Karimunjawa.
"Saya juga heran kenapa ini bisa terjadi. Terus dulu perencanaannya bagaimana," pungkas Subroto.
Biaya produksi maupun ongkos pengapalan gas dari Cepu Blora menuju kepulauan yang ada di Laut Jawa ini disebut menjadi salah satu faktor lambatnya operasional PLTGU berkapasitas 3 megawatt (MW) itu.
Proses pembebasan lahan untuk PLTGU ini sudah dimulai sejak 2013. Rencananya proses pembangunan fisik PLTGU yang dibangun di Dukuh Legon Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa ini dimulai awal 2014. Dan bisa beroperasi Agustus 2014.
Namun, karena berbagai ganjalan akhirnya target itu diundur Maret 2015. Itupun dengan catatan ketersediaan gas dari Cepu Blora yang menjadi bahan bakar utama PLTGU tak mengalami kendala.
Selain itu, gas tersebut juga bisa diangkut dengan kapal menuju PLTGU di Karimunjawa.
Camat Karimunjawa M Taksinul Khuluq mengatakan, pihaknya tak mengetahui kapan PLTGU bisa resmi beroperasi.
Sebab, sejumlah komponen inti seperti trafo maupun bentuk fisik pembangkit untuk PLTGU yang kapasitasnya sama dengan yang dibangun di Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau ini belum ada di Kepulauan Karimunjawa.
"Kalau kabel sudah terpasang. Tapi yang lain-lain belum," kata Taksin, Senin (12/1/2015).
Selama puluhan tahun, sekitar 10 ribu warga kepulauan di Laut Jawa ini mengandalkan pasokan listrik dari enam unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berbahan bakar solar.
Meski begitu, berulangkali PLTD ini mengalami masalah sehingga menganggu pasokan listrik ke rumah-rumah warga. Selain itu, karena ongkos produksi PLTD yang tinggi, harga jual listrik ke masyarakat juga melambung.
Untuk tiap meter kwh pelanggan di Karimunjawa dibebani biaya hingga Rp2.500. Padahal harga listrik dari PLN di wilayah daratan masih di bawah nominal Rp1.000 per meter kwh.
Dia berharap target operasional PLTGU tak lagi mundur. Sebab saat ini listrik menjadi salah satu fasilitas penting di Karimunjawa. Tak hanya untuk kepentingan warga saja, namun juga para turis, baik domestik maupun mancanegara.
"Kalau bisa sesuai target tentu kami apresiasi. Itu memang solusi persoalan listrik di Karimunjawa," ucap Taksin.
Wakil Bupati Jepara Subroto mengatakan, pihaknya juga belum mengetahui secara pasti kapan PLTGU Karimunjawa bisa beroperasi. Berdasar informasi yang diterimanya, jadwal operasional mundur lagi dari target Maret 2015.
Kendala yang dihadapi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah-DIY yakni soal biaya produksi dan distribusi gas dari Cepu Blora ke Kepulauan Karimunjawa. Ongkos produksi 1 MMTU gas sekitar USD7.
Sementara, ongkos kirim kapal sekitar USD34. Jika dihitung ongkos produksi maupun pengapalan gas itu justru malah lebih mahal dari harga solar yang selama ini menjadi BBM utama PLTD di Karimunjawa.
"Saya juga heran kenapa ini bisa terjadi. Terus dulu perencanaannya bagaimana," pungkas Subroto.
(izz)
Explore More