Dampak Konflik KPK Vs Polri ke Ekonomi Tak Signifikan
Minggu, 25 Januari 2015 - 12:58 WIB
Dampak Konflik KPK Vs Polri ke Ekonomi Tak Signifikan
A
A
A
JAKARTA - Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri disinyalir tidak akan terlalu membawa dampak siginifikan terhadap ekonomi Indonesia. Namun jika kisruh menjalar ke instabilitas politik, maka akan memberi dampak besar.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa sebetulnya tidak akan ada pengaruh terhadap ekonomi makro karena ekonomi pada dasarnya di bawah payung hukum ekonomi itu sendiri.
"Ini kan yang selalu mengaitkan ada dampaknya atau tidak itu spekulan. Kalau ekonomi itu bekerja sebagaimana hukum ekonomi yang ada. Ada pengaruh politik, itu memang, tapi tidak terlalu signifikan," ujar Enny ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (25/1/2015)
Imbas yang tak signifikan tersebut, menurut dia, dibuktikan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan pekan ini, yang berhasil menguat meskipun tipis.
"Di hari Jumat itu, rupiah menguat, IHSG juga menguat. Padahal Jumat itu lagi heboh-hebohnya masalah KPK versus Polri sampai orang-orang pada demo juga," ujar Enny.
Enny menjelaskan, ekonomi memiliki logika, rasionalitas, ruang dan hukum sendiri. Namun karena persoalan politik, maka akan lebih memberi pengaruh terhadap usaha.
"Ini karena ketika tidak ada stabilitas politik, pengaruhnya akan lebih kepada ketidakpastian usaha. Nah sementara, hiruk pikuk persoalan KPK dan Polri, itu persoalan hukum. Jadi potensi ke sektor ekonomi untuk itu hampir tidak ada," pungkasnya.
Namun jika kisruh hukum yang terjadi akhir-akhir ini antara KPK dan Polri menjalar ke instabilitas politik akan berkorelasi pada variabel ekonomi Indonesia.
Menurut dia, jika konflik KPK dan Polri tidak bisa diselesaikan dan berujung pada pertanggungjawaban ke Kepala Negara, maka itu yang perlu diwaspadai.
"Kalau nanti menimbulkan gonjang ganjing, dan Kepala Negara (Presiden) ikut turun tangan, itu baru mungkin akan berdampak ke ekonomi Indonesia," ujarnya.
Namun, sepanjang persoalan ini hanya beredar di ranah hukum dan politik, maka tidak akan terlalu signifikan berdampak pada fluktuasi ekonomi.
"Karena yang menentukan kinerja ekonomi adalah variabel-variabel ekonomi ke depannya," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa sebetulnya tidak akan ada pengaruh terhadap ekonomi makro karena ekonomi pada dasarnya di bawah payung hukum ekonomi itu sendiri.
"Ini kan yang selalu mengaitkan ada dampaknya atau tidak itu spekulan. Kalau ekonomi itu bekerja sebagaimana hukum ekonomi yang ada. Ada pengaruh politik, itu memang, tapi tidak terlalu signifikan," ujar Enny ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (25/1/2015)
Imbas yang tak signifikan tersebut, menurut dia, dibuktikan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan pekan ini, yang berhasil menguat meskipun tipis.
"Di hari Jumat itu, rupiah menguat, IHSG juga menguat. Padahal Jumat itu lagi heboh-hebohnya masalah KPK versus Polri sampai orang-orang pada demo juga," ujar Enny.
Enny menjelaskan, ekonomi memiliki logika, rasionalitas, ruang dan hukum sendiri. Namun karena persoalan politik, maka akan lebih memberi pengaruh terhadap usaha.
"Ini karena ketika tidak ada stabilitas politik, pengaruhnya akan lebih kepada ketidakpastian usaha. Nah sementara, hiruk pikuk persoalan KPK dan Polri, itu persoalan hukum. Jadi potensi ke sektor ekonomi untuk itu hampir tidak ada," pungkasnya.
Namun jika kisruh hukum yang terjadi akhir-akhir ini antara KPK dan Polri menjalar ke instabilitas politik akan berkorelasi pada variabel ekonomi Indonesia.
Menurut dia, jika konflik KPK dan Polri tidak bisa diselesaikan dan berujung pada pertanggungjawaban ke Kepala Negara, maka itu yang perlu diwaspadai.
"Kalau nanti menimbulkan gonjang ganjing, dan Kepala Negara (Presiden) ikut turun tangan, itu baru mungkin akan berdampak ke ekonomi Indonesia," ujarnya.
Namun, sepanjang persoalan ini hanya beredar di ranah hukum dan politik, maka tidak akan terlalu signifikan berdampak pada fluktuasi ekonomi.
"Karena yang menentukan kinerja ekonomi adalah variabel-variabel ekonomi ke depannya," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
