Ini Pernyataan Susi yang Dikritik DPR soal BBM
Senin, 26 Januari 2015 - 15:17 WIB
Ini Pernyataan Susi yang Dikritik DPR soal BBM
A
A
A
JAKARTA - Komisi IV DPR menyinggung beberapa pernyataan yang pernah diucapkan Menteri Kelautan dan Perikananan Susi Pudjiastuti soal BBM bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengatakan, ada pernyataan yang dikeluarkan Susi mirip seperti Menteri ESDM, Pertamina, dan BPH Migas.
"Pernyataan Ibu seperti Menteri ESDM, Pertamina, dan BPH Migas. Padahal itu enggak semuanya benar. Karena BBM Subsidi itu merupakan sumber maksiat," katanya di Jakarta (26/1/2015).
Dia juga mengatakan, nelayan kecil selama ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM. Jadi, tidak tepat jika nelayan disebut pembawa maksiat.
"Karena, nelayan itu hidupnya sudah sulit, beli BBM juga sangat sulit, dia harus punya kartu BBM yang dikeluarkan dinas setempat," ujar Ono.
Kedua, pernyataan yang menyatakan kapal 30 GT masuk skala industri. Sehingga kapal yang berukuran di atas itu tidak mendapat jatah BBM subsidi. Padahal, banyak dari nelayan dengan ukuran tersebut melakukan sistem bagi hasil.
"Saya lihat berjalan terus 30-50 GT habis semua, karena pantura bagi hasil. Pada saat sama ABK akan kabur ke kapal yang dapat subsidi," paparnya.
Terakhir, terkait dengan penyataan soal jatah BBM nelayan kecil yang dimakan nelayan besar.
"Ini salah ya. Bakalnya nanti, alokasi itu berdasarkan dinas perikanan kabupaten, provinsi, KKP, BPH migas. Sehingga data itu masing-masing, tidak ada jatah kecil diambil besar," tutup dia.
Anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengatakan, ada pernyataan yang dikeluarkan Susi mirip seperti Menteri ESDM, Pertamina, dan BPH Migas.
"Pernyataan Ibu seperti Menteri ESDM, Pertamina, dan BPH Migas. Padahal itu enggak semuanya benar. Karena BBM Subsidi itu merupakan sumber maksiat," katanya di Jakarta (26/1/2015).
Dia juga mengatakan, nelayan kecil selama ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM. Jadi, tidak tepat jika nelayan disebut pembawa maksiat.
"Karena, nelayan itu hidupnya sudah sulit, beli BBM juga sangat sulit, dia harus punya kartu BBM yang dikeluarkan dinas setempat," ujar Ono.
Kedua, pernyataan yang menyatakan kapal 30 GT masuk skala industri. Sehingga kapal yang berukuran di atas itu tidak mendapat jatah BBM subsidi. Padahal, banyak dari nelayan dengan ukuran tersebut melakukan sistem bagi hasil.
"Saya lihat berjalan terus 30-50 GT habis semua, karena pantura bagi hasil. Pada saat sama ABK akan kabur ke kapal yang dapat subsidi," paparnya.
Terakhir, terkait dengan penyataan soal jatah BBM nelayan kecil yang dimakan nelayan besar.
"Ini salah ya. Bakalnya nanti, alokasi itu berdasarkan dinas perikanan kabupaten, provinsi, KKP, BPH migas. Sehingga data itu masing-masing, tidak ada jatah kecil diambil besar," tutup dia.
(izz)
Lihat Juga :
