Infrastruktur Jangan Hanya di Atas Kertas
Infrastruktur Jangan Hanya di Atas Kertas
A
A
A
DALAM program nawacita, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor sebagai prioritas.
Komitmen itu ditunjukkan dengan menggenjot anggaran untuk infrastruktur. Kendati baru kali ini anggaran infrastruktur melampaui anggaran subsidi, nyaris mendekati Rp300 triliun, tetap saja untuk mewujudkan target itu dibutuhkan lebih banyak dana. Sedikitnya butuh ribuan triliun dalam jangka waktu empat tahun ke depan.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dibutuhkan anggaran sedikitnya Rp5.519,4 triliun. Sampai dengan 100 hari pemerintahan ini, persiapan ke arah itu memang telah dilakukan.
Sejumlah kebijakan terkait diambil, antara lain menggabungkan sejumlah kementerian yang terkait infrastruktur seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, menambah Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dulunya Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga mengalihkan dana subsidi untuk infrastruktur.
Dari langkah-langkah itu terlihat, ada upaya untuk memperkuat koordinasi demi mengentaskan masalah yang selama ini menjadi momok bagi infrastruktur. Hal-hal yang berkaitan dengan tata ruang dan perizinan diupayakan tak lagi jadi masalah.
Penyempurnaanpenyempurnaan regulasi pun diambil di sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, agar peran utamanya membangun infrastruktur transportasi menjadi lebih efisien. Meski demikian semangat membangun infrastruktur itu masih harus diwujudkan lebih realistis. Sejauh ini, belum banyak yang bisa direalisasi. Di sektor energi misalnya, semua masih sebatas aturan atau pembentukan tim pendukung.
Contoh target pemerintah menaikkan cadangan BBM hingga 30 hari masih jauh panggang dari api jika pembangunan kilang BBM tidak juga direalisasi. Boleh dikata, untuk infrastruktur selama 100 hari pemerintahan Joko Widodo, baru sempurna di atas kertas. Realisasinya, sangat ditunggu demi terwujudnya negara yang kuat dan berdaulat.
Ichsan amin
Komitmen itu ditunjukkan dengan menggenjot anggaran untuk infrastruktur. Kendati baru kali ini anggaran infrastruktur melampaui anggaran subsidi, nyaris mendekati Rp300 triliun, tetap saja untuk mewujudkan target itu dibutuhkan lebih banyak dana. Sedikitnya butuh ribuan triliun dalam jangka waktu empat tahun ke depan.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dibutuhkan anggaran sedikitnya Rp5.519,4 triliun. Sampai dengan 100 hari pemerintahan ini, persiapan ke arah itu memang telah dilakukan.
Sejumlah kebijakan terkait diambil, antara lain menggabungkan sejumlah kementerian yang terkait infrastruktur seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, menambah Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dulunya Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga mengalihkan dana subsidi untuk infrastruktur.
Dari langkah-langkah itu terlihat, ada upaya untuk memperkuat koordinasi demi mengentaskan masalah yang selama ini menjadi momok bagi infrastruktur. Hal-hal yang berkaitan dengan tata ruang dan perizinan diupayakan tak lagi jadi masalah.
Penyempurnaanpenyempurnaan regulasi pun diambil di sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, agar peran utamanya membangun infrastruktur transportasi menjadi lebih efisien. Meski demikian semangat membangun infrastruktur itu masih harus diwujudkan lebih realistis. Sejauh ini, belum banyak yang bisa direalisasi. Di sektor energi misalnya, semua masih sebatas aturan atau pembentukan tim pendukung.
Contoh target pemerintah menaikkan cadangan BBM hingga 30 hari masih jauh panggang dari api jika pembangunan kilang BBM tidak juga direalisasi. Boleh dikata, untuk infrastruktur selama 100 hari pemerintahan Joko Widodo, baru sempurna di atas kertas. Realisasinya, sangat ditunggu demi terwujudnya negara yang kuat dan berdaulat.
Ichsan amin
(ars)
Explore More