Struktur Anggaran Perlu Dirombak
Rabu, 04 Februari 2015 - 12:47 WIB
Struktur Anggaran Perlu Dirombak
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah perlu merombak struktur anggaran dengan meningkatkan belanja modal untuk membangun infrastruktur pertanian, jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Tujuannya untuk mendorong investasi di sektor riil.
Guna memacu penciptaan lapangan kerja formal, sektor pertanian dan kehutanan memiliki peluang besar untuk dapat dioptimalkan. Koordinator Tenaga Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi mengatakan, industri kelapa sawit menjadi salah satu sektor unggulan Indonesia yang memiliki banyak peluang investasi.
“(Devisa) kelapa sawit ini nomor dua setelah minyak. Saat ini kelapa sawit kita seperti dimusuhi oleh asing, baik itu di Eropa maupun di Amerika. Mereka dihasut tidak memakai sawit karena dinilai merusak lingkungan,” ujar Sofjan pada Dialog Investasi Nasional di Jakarta kemarin. Dia menambahkan, kebijakan pemerintah terkait kelapa sawit sampai saat ini belum jelas, justru lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sering menggalakkan wacana tersebut.
“Kita harus bersama-sama sekarang, jangan sampai menjadi musuh di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau memang perlu kelapa sawit ini, untuk memperbaiki harus dibicarakan bersama-sama, bagaimana mencari jalan keluarnya karena ini adalah ekspor terbesar di Indonesia,” ungkapnya. Menurutnya, industri kelapa sawit di Indonesia harus dibuat dari hulu ke hilir.
“Di sini juga harus dibuat produk turunannya supaya ada nilai tambah sehingga kita bisa berkompetisi di luar negeri,” tambahnya. Selain kelapa sawit, industri kertas Indonesia juga terkena antidumping di beberapa negara, sehingga produk kertas Indonesia sulit masuk ke beberapa negara. “Ini harus dibuat tim bersama antarswasta untuk menghadapi pasar luar negeri. Untuk mempromosikan bahwa ini tidak merusak lingkungan,” ujarnya.
Dia melanjutkan, jika tidak cepat membuat tim untuk menghadapi hambatan di luar negeri, maka semakin lama akan sulit melakukan ekspor. Padahal, kedua komoditas ini berpeluang besar menjadi andalan ekspor Indonesia.
“Sekarang mereka mengeluhkan lahan gambut bahwa kalau misalnya dipaksakan akan merusak lingkungan. Menurut saya, harus dicari jalan keluar. Saya belum melihat sinyal itu. Kita harus duduk bersama menyelesaikan ini. Ini harus koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup,” tegasnya. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak industri kecil namun belum mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
“Kita tahu betul yang paling cepat membantu mengurangi pengangguran adalah manufacturing. Manufacturing kita banyak sekali, tapi tidak mempunyai hulu. Industri hulu kita tidak banyak dan sebagian besar bahan bakunya impor. Ini yang harus kita coba dengan memberikan insentif untuk industri hulu,” katanya.
Sofjan melanjutkan, selain kelapa sawit dan pulp and paper , yang bisa menjadi sektor unggulan lainnya adalah pertanian. Pembangunan sektor dengan keunggulan komparatif ini dapat meningkatkan produktivitas nasional sekaligus membangun kedaulatan pangan Indonesia. “Jagung jauh lebih gampang daripada beras. Memang beras agak sulit karena keterbatasan lahan. Untuk membentuk lahan tidak gampang karena kita membutuhkan irigasi,” lanjutnya.
Gairah investasi di sektor unggulan juga didukung oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi setiap kementerian. Penyelenggaraan ini dilakukan guna mendongkrak dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memberikan payung hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Berjalannya PTSP di setiap daerah tentu akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di sektor pertanian dan kehutanan.
Berdasarkan realisasi investasi di sektor kehutanan saja, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sejak 2010 hingga 2014, investasi di sektor pertanian dan kehutanan cenderung fluktuatif dan mengalami stagnasi. Pada 2011 jumlah investasi terakumulasi sebesar Rp0,1 triliun, dan naik menjadi Rp0,4 triliun pada 2012. Sementara pada 2013 kembali mengalami penurunan menjadi Rp0,1 triliun dan merangkak perlahan ke angka Rp0,3 triliun pada 2014.
Deputi Perencanaan Investasi BKPM Tamba Parulian mengatakan, PTSP pusat secara terus menerus akan melakukan percepatan dari sisi perizinan, proses perizinan dan kajian. “Secara khusus kami akan menyampaikan perkembangan, penyelesaian masalah investasi dalam bidang perizinan,” ujarnya.
Oktiani endarwati
Guna memacu penciptaan lapangan kerja formal, sektor pertanian dan kehutanan memiliki peluang besar untuk dapat dioptimalkan. Koordinator Tenaga Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi mengatakan, industri kelapa sawit menjadi salah satu sektor unggulan Indonesia yang memiliki banyak peluang investasi.
“(Devisa) kelapa sawit ini nomor dua setelah minyak. Saat ini kelapa sawit kita seperti dimusuhi oleh asing, baik itu di Eropa maupun di Amerika. Mereka dihasut tidak memakai sawit karena dinilai merusak lingkungan,” ujar Sofjan pada Dialog Investasi Nasional di Jakarta kemarin. Dia menambahkan, kebijakan pemerintah terkait kelapa sawit sampai saat ini belum jelas, justru lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sering menggalakkan wacana tersebut.
“Kita harus bersama-sama sekarang, jangan sampai menjadi musuh di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau memang perlu kelapa sawit ini, untuk memperbaiki harus dibicarakan bersama-sama, bagaimana mencari jalan keluarnya karena ini adalah ekspor terbesar di Indonesia,” ungkapnya. Menurutnya, industri kelapa sawit di Indonesia harus dibuat dari hulu ke hilir.
“Di sini juga harus dibuat produk turunannya supaya ada nilai tambah sehingga kita bisa berkompetisi di luar negeri,” tambahnya. Selain kelapa sawit, industri kertas Indonesia juga terkena antidumping di beberapa negara, sehingga produk kertas Indonesia sulit masuk ke beberapa negara. “Ini harus dibuat tim bersama antarswasta untuk menghadapi pasar luar negeri. Untuk mempromosikan bahwa ini tidak merusak lingkungan,” ujarnya.
Dia melanjutkan, jika tidak cepat membuat tim untuk menghadapi hambatan di luar negeri, maka semakin lama akan sulit melakukan ekspor. Padahal, kedua komoditas ini berpeluang besar menjadi andalan ekspor Indonesia.
“Sekarang mereka mengeluhkan lahan gambut bahwa kalau misalnya dipaksakan akan merusak lingkungan. Menurut saya, harus dicari jalan keluar. Saya belum melihat sinyal itu. Kita harus duduk bersama menyelesaikan ini. Ini harus koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup,” tegasnya. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak industri kecil namun belum mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
“Kita tahu betul yang paling cepat membantu mengurangi pengangguran adalah manufacturing. Manufacturing kita banyak sekali, tapi tidak mempunyai hulu. Industri hulu kita tidak banyak dan sebagian besar bahan bakunya impor. Ini yang harus kita coba dengan memberikan insentif untuk industri hulu,” katanya.
Sofjan melanjutkan, selain kelapa sawit dan pulp and paper , yang bisa menjadi sektor unggulan lainnya adalah pertanian. Pembangunan sektor dengan keunggulan komparatif ini dapat meningkatkan produktivitas nasional sekaligus membangun kedaulatan pangan Indonesia. “Jagung jauh lebih gampang daripada beras. Memang beras agak sulit karena keterbatasan lahan. Untuk membentuk lahan tidak gampang karena kita membutuhkan irigasi,” lanjutnya.
Gairah investasi di sektor unggulan juga didukung oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi setiap kementerian. Penyelenggaraan ini dilakukan guna mendongkrak dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memberikan payung hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Berjalannya PTSP di setiap daerah tentu akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di sektor pertanian dan kehutanan.
Berdasarkan realisasi investasi di sektor kehutanan saja, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat sejak 2010 hingga 2014, investasi di sektor pertanian dan kehutanan cenderung fluktuatif dan mengalami stagnasi. Pada 2011 jumlah investasi terakumulasi sebesar Rp0,1 triliun, dan naik menjadi Rp0,4 triliun pada 2012. Sementara pada 2013 kembali mengalami penurunan menjadi Rp0,1 triliun dan merangkak perlahan ke angka Rp0,3 triliun pada 2014.
Deputi Perencanaan Investasi BKPM Tamba Parulian mengatakan, PTSP pusat secara terus menerus akan melakukan percepatan dari sisi perizinan, proses perizinan dan kajian. “Secara khusus kami akan menyampaikan perkembangan, penyelesaian masalah investasi dalam bidang perizinan,” ujarnya.
Oktiani endarwati
(ftr)
