Dubes Diminta Jalankan Diplomasi Investasi
Rabu, 04 Februari 2015 - 12:47 WIB
Dubes Diminta Jalankan Diplomasi Investasi
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengharapkan sinergi para duta besar (dubes) di luar negeri untuk melakukan diplomasi investasi.
Hal itu diharapkan bisa menarik lebih banyak investasi asing langsung (foreign direct investment) ke Indonesia. Para perwakilan Indonesia di luar negeri diharapkan dapat menyebarluaskan informasi tentang upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi kepada investor di negara tempatnya bertugas. Sebagai informasi, pemerintah barubaru ini telah menerapkan paradigma baru dalam dunia investasi yaitu rezim pelayanan yang ditandai dengan peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat.
“Dengan langkah mengintegrasikan PTSP Pusat dan Daerah, ke depan saya yakin keluhan utama investor asing untuk masuk ke Indonesia, selain infrastruktur dan logistik, dapat teratasi,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani melalui keterangan tertulisnya, kemarin. Franky menuturkan, ada empat hambatan utama investor dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu infrastruktur dan logistik; perizinan yang tidak transparan dan berbelit-belit; tumpangtindih peraturan; serta persoalan hubungan industrial.
Persoalan infrastruktur dan logistik tengah diatasi melalui rencana pembangunan infrastruktur seperti tol laut, akses jalan kereta api, pembangkit listrik, dan berbagai proyek lain. Sementara untuk mengatasi perizinan yang tidak transparan dan berbelitbelit serta tumpang tindih peraturan, dilakukan perubahan sistem pelayanan melalui PTSP Pusat yang diluncurkan pada akhir Januari lalu.
Franky optimistis sinergi dengan para dubes dan perwakilan Indonesia di luar negeri bisa mendorong investasi sehingga target 2015 bisa tercapai. BKPM menargetkan bisa menarik investasi asing senilai Rp343,7 triliun dari keseluruhan target investasi Rp519,5 triliun.
Sektor andalan dalam memenuhi target tersebut adalah sektor industri pengolahan dan hilirisasi (sektor sekunder) Rp267,5 triliun, sektor jasa dan infrastruktur (sektor tersier) sebesar Rp163,6 triliun serta sektor primer yang diharapkan dapat menyumbang nilai investasi Rp88,4 triliun.
Negara yang menjadi prioritas BKPM adalah Singapura dan negara lain di ASEAN, China, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. BKPM juga mencatat, realisasi investasi tahun 2014 juga tumbuh 16,2% dari tahun sebelumnya. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) sepanjang 2014 mencapai Rp156,1 triliun, naik 21,8% dibandingkan 2013. Sedangkan, penanaman modal asing (PMA) naik 13,5% senilai Rp307 triliun.
“Selain menginformasikan berbagai perubahan positif iklim investasi di Indonesia, kami akan berkoordinasi dengan perwakilan di luar negeri untuk menjaring minat investasi. Kami berharap perwakilan kita di negara sahabat dapat menginformasikan adanya minat investasi yang cukup serius sehingga BKPM dapat mengawal dan memfasilitasi sehingga terealisasi,” jelas Franky.
BKPM juga mengharapkan perwakilan Indonesia di luar negeri memperhatikan pelaku usaha nasional yang berekspansi ke negara yang menjadi wilayah tugasnya (outward investment).
“Kami berharap perwakilan di luar negeri selain menjalankan peran utamanya dalam memfasilitasi investasi masuk ke Indonesia, juga mendorong dan melindungi perusahaan Indonesia untuk menjadi pemain di tingkat global,” ujarnya.
M faizal
Hal itu diharapkan bisa menarik lebih banyak investasi asing langsung (foreign direct investment) ke Indonesia. Para perwakilan Indonesia di luar negeri diharapkan dapat menyebarluaskan informasi tentang upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi kepada investor di negara tempatnya bertugas. Sebagai informasi, pemerintah barubaru ini telah menerapkan paradigma baru dalam dunia investasi yaitu rezim pelayanan yang ditandai dengan peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat.
“Dengan langkah mengintegrasikan PTSP Pusat dan Daerah, ke depan saya yakin keluhan utama investor asing untuk masuk ke Indonesia, selain infrastruktur dan logistik, dapat teratasi,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani melalui keterangan tertulisnya, kemarin. Franky menuturkan, ada empat hambatan utama investor dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu infrastruktur dan logistik; perizinan yang tidak transparan dan berbelit-belit; tumpangtindih peraturan; serta persoalan hubungan industrial.
Persoalan infrastruktur dan logistik tengah diatasi melalui rencana pembangunan infrastruktur seperti tol laut, akses jalan kereta api, pembangkit listrik, dan berbagai proyek lain. Sementara untuk mengatasi perizinan yang tidak transparan dan berbelitbelit serta tumpang tindih peraturan, dilakukan perubahan sistem pelayanan melalui PTSP Pusat yang diluncurkan pada akhir Januari lalu.
Franky optimistis sinergi dengan para dubes dan perwakilan Indonesia di luar negeri bisa mendorong investasi sehingga target 2015 bisa tercapai. BKPM menargetkan bisa menarik investasi asing senilai Rp343,7 triliun dari keseluruhan target investasi Rp519,5 triliun.
Sektor andalan dalam memenuhi target tersebut adalah sektor industri pengolahan dan hilirisasi (sektor sekunder) Rp267,5 triliun, sektor jasa dan infrastruktur (sektor tersier) sebesar Rp163,6 triliun serta sektor primer yang diharapkan dapat menyumbang nilai investasi Rp88,4 triliun.
Negara yang menjadi prioritas BKPM adalah Singapura dan negara lain di ASEAN, China, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. BKPM juga mencatat, realisasi investasi tahun 2014 juga tumbuh 16,2% dari tahun sebelumnya. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) sepanjang 2014 mencapai Rp156,1 triliun, naik 21,8% dibandingkan 2013. Sedangkan, penanaman modal asing (PMA) naik 13,5% senilai Rp307 triliun.
“Selain menginformasikan berbagai perubahan positif iklim investasi di Indonesia, kami akan berkoordinasi dengan perwakilan di luar negeri untuk menjaring minat investasi. Kami berharap perwakilan kita di negara sahabat dapat menginformasikan adanya minat investasi yang cukup serius sehingga BKPM dapat mengawal dan memfasilitasi sehingga terealisasi,” jelas Franky.
BKPM juga mengharapkan perwakilan Indonesia di luar negeri memperhatikan pelaku usaha nasional yang berekspansi ke negara yang menjadi wilayah tugasnya (outward investment).
“Kami berharap perwakilan di luar negeri selain menjalankan peran utamanya dalam memfasilitasi investasi masuk ke Indonesia, juga mendorong dan melindungi perusahaan Indonesia untuk menjadi pemain di tingkat global,” ujarnya.
M faizal
(ftr)
