Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Diserahkan ke Swasta
Kamis, 05 Februari 2015 - 12:37 WIB
Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Diserahkan ke Swasta
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan akan menyerahkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya kepada pihak swasta.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tersebut dipastikan tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ”Kalau di Perhubungan sudah memastikan bahwa berdasarkan keinginan Pak Menteri, wilayah komersial sebaiknya tidak menggunakan anggaran APBN. Jadi, diserahkan sepenuhnya kepada investor,” ujar Staf Khusus Bidang Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hadi M Djuraid di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, Kementerian Perhubungan hanya akan membangun infrastruktur yang berkaitan dengan masyarakat langsung. Menurutnya, Pelabuhan Cilamaya terletak di sekitar kawasan industri sehingga lebih efektif jika digarap kalangan swasta. ”Karena itu, Kementerian Perhubungan akan mengalihkan anggaran untuk pelabuhan rakyat, bukan pelabuhan industri,” ujarnya. Dia juga mengatakan bahwa selain kepada swasta, pembangunan Pelabuhan Cilamaya juga akan diserahkan kepada BUMN yang tertarik untuk mengembangkan pelabuhan tersebut.
”Artinya kalau memang bisa dikembangkan sebagai wilayah komersial, silakan saja, terutama kepada PT Pelindo,” pungkasnya. Anggota Komisi VI DPR Bambang Hardjo mengatakan, Pelabuhan Cilamaya tetap diperlukan karena keterbatasan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.
”Tentu ini akan sangat disayangkan kalau proyek tersebut batal (dibangun pemerintah). Padahal, potensi menurunkan biaya logistik dengan adanya Pelabuhan Cilamaya juga cukup besar. Kalau hanya mengandalkan Pelabuhan Priok, tentu tidak akan cukup. Artinya, butuh pelabuhan pendukung,” ujar dia kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Menurut dia, pemerintah harus mendukung terealisasinya pembangunan pelabuhan Cilamaya.
Alasannya, selain bisa menurunkan biaya logistik, Pelabuhan Cilamaya juga mampu mendukung program pemerintahan sekarang melalui pembangunan tol laut. ”Saya kira program ini juga perlu untuk mendukung program tol laut Pemerintahan Joko Widodo. Pelabuhan Cilamaya bukan diperuntukkan buat pengusaha, tapi pada akhirnya punya implikasi terhadap masyarakat langsung melalui penurunan biaya logistik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pelabuhan Cilamaya sebelumnya telah melalui studi kelayakan. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa butuh anggaran sebesar USD105-120 juta untuk memperlancar proyek tersebut. Anggaran tersebut diharapkan berasal dari APBN.
Ichsan amin
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tersebut dipastikan tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ”Kalau di Perhubungan sudah memastikan bahwa berdasarkan keinginan Pak Menteri, wilayah komersial sebaiknya tidak menggunakan anggaran APBN. Jadi, diserahkan sepenuhnya kepada investor,” ujar Staf Khusus Bidang Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hadi M Djuraid di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, Kementerian Perhubungan hanya akan membangun infrastruktur yang berkaitan dengan masyarakat langsung. Menurutnya, Pelabuhan Cilamaya terletak di sekitar kawasan industri sehingga lebih efektif jika digarap kalangan swasta. ”Karena itu, Kementerian Perhubungan akan mengalihkan anggaran untuk pelabuhan rakyat, bukan pelabuhan industri,” ujarnya. Dia juga mengatakan bahwa selain kepada swasta, pembangunan Pelabuhan Cilamaya juga akan diserahkan kepada BUMN yang tertarik untuk mengembangkan pelabuhan tersebut.
”Artinya kalau memang bisa dikembangkan sebagai wilayah komersial, silakan saja, terutama kepada PT Pelindo,” pungkasnya. Anggota Komisi VI DPR Bambang Hardjo mengatakan, Pelabuhan Cilamaya tetap diperlukan karena keterbatasan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.
”Tentu ini akan sangat disayangkan kalau proyek tersebut batal (dibangun pemerintah). Padahal, potensi menurunkan biaya logistik dengan adanya Pelabuhan Cilamaya juga cukup besar. Kalau hanya mengandalkan Pelabuhan Priok, tentu tidak akan cukup. Artinya, butuh pelabuhan pendukung,” ujar dia kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Menurut dia, pemerintah harus mendukung terealisasinya pembangunan pelabuhan Cilamaya.
Alasannya, selain bisa menurunkan biaya logistik, Pelabuhan Cilamaya juga mampu mendukung program pemerintahan sekarang melalui pembangunan tol laut. ”Saya kira program ini juga perlu untuk mendukung program tol laut Pemerintahan Joko Widodo. Pelabuhan Cilamaya bukan diperuntukkan buat pengusaha, tapi pada akhirnya punya implikasi terhadap masyarakat langsung melalui penurunan biaya logistik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pelabuhan Cilamaya sebelumnya telah melalui studi kelayakan. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa butuh anggaran sebesar USD105-120 juta untuk memperlancar proyek tersebut. Anggaran tersebut diharapkan berasal dari APBN.
Ichsan amin
(ars)
