Tak Realistis, Formula Harga Biodiesel Diubah
Jum'at, 06 Februari 2015 - 11:18 WIB
Tak Realistis, Formula Harga Biodiesel Diubah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan segera menetapkan acuan baru formula harga indeks pasar (HIP) biodiesel lantaran acuan harga biodiesel terhadap Mean of Pleats Singapore (MoPS) tidak realistis.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridha Mulyana mengatakan, acuan terhadap MoPS tidak lagi realistis karena turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Sehingga, pemerintah mengubah acuan harga biodiesel mengacu kepada minyak sawit mentah (crude palm oil /CPO).
“Formula harga biodiesel akan segera ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM karena memberi kepastian terhadap pelaku usaha,” kata dia di Jakarta kemarin. Ridha menjelaskan, formula harga baru biodiesel memperhitungkan komponen biaya produksi dan margin. Adapun, pembentukan formula harga dilakukan bersama pelaku usaha di sektor bahan bakar nabati (BBN). Hingga saat ini HIP biodiesel masih berpatokan pada harga MoPS.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2185/12/MEM/2014 menetapkan harga indeks pasar untuk BBN jenis biosolar sebesar 103,48 MOPS solar. Ketua Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan penetapan HIP biodiesel memang semestinya menggunakan parameter biaya bahan baku dan biaya produksi. “Kalau harga BBN disamakan dengan harga BBM maka bisnis biofuel menjadi tidak menarik. Untuk itu kami sedang mengusahakan agar harganya menarik. Parameternya biaya bahan baku ditambah biaya proses,” kata dia.
Terkait penetapan subsidi biodiesel sebesar Rp4.000 per literdansubsidibioetanolsebesar Rp3.000 per liter untuk public service obligation (PSO), Ridha mengaku tidak sepakat karena selama ini subsidi telah ditanggung oleh pelaku usaha dengan demikian, pemerintah justru menanggung beban.
“Kami justru tidak sepakat karena selama ini sudah ditanggung mereka. Tapi, kemudian diambil alih pemerintah padahal mereka yang non-PSO sudah mau mencampurkan tanpa subsidi,” ujarnya. Tahun ini pemerintah menargetkan penyerapan bahan bakar nabati jenis biodiesel di sektor energi mencapai 4,3 juta kiloliter (kl). Penggunaan BBN terus didorong guna menekan konsumsi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Penyerapan biodiesel antara lain akan digenjot untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero), khususnya di wilayah Indonesia Timur. Penggunaan biodiesel juga akan diarahkan untuk sektor pertambangan.
Nanang wijayanto
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridha Mulyana mengatakan, acuan terhadap MoPS tidak lagi realistis karena turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Sehingga, pemerintah mengubah acuan harga biodiesel mengacu kepada minyak sawit mentah (crude palm oil /CPO).
“Formula harga biodiesel akan segera ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM karena memberi kepastian terhadap pelaku usaha,” kata dia di Jakarta kemarin. Ridha menjelaskan, formula harga baru biodiesel memperhitungkan komponen biaya produksi dan margin. Adapun, pembentukan formula harga dilakukan bersama pelaku usaha di sektor bahan bakar nabati (BBN). Hingga saat ini HIP biodiesel masih berpatokan pada harga MoPS.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2185/12/MEM/2014 menetapkan harga indeks pasar untuk BBN jenis biosolar sebesar 103,48 MOPS solar. Ketua Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan penetapan HIP biodiesel memang semestinya menggunakan parameter biaya bahan baku dan biaya produksi. “Kalau harga BBN disamakan dengan harga BBM maka bisnis biofuel menjadi tidak menarik. Untuk itu kami sedang mengusahakan agar harganya menarik. Parameternya biaya bahan baku ditambah biaya proses,” kata dia.
Terkait penetapan subsidi biodiesel sebesar Rp4.000 per literdansubsidibioetanolsebesar Rp3.000 per liter untuk public service obligation (PSO), Ridha mengaku tidak sepakat karena selama ini subsidi telah ditanggung oleh pelaku usaha dengan demikian, pemerintah justru menanggung beban.
“Kami justru tidak sepakat karena selama ini sudah ditanggung mereka. Tapi, kemudian diambil alih pemerintah padahal mereka yang non-PSO sudah mau mencampurkan tanpa subsidi,” ujarnya. Tahun ini pemerintah menargetkan penyerapan bahan bakar nabati jenis biodiesel di sektor energi mencapai 4,3 juta kiloliter (kl). Penggunaan BBN terus didorong guna menekan konsumsi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Penyerapan biodiesel antara lain akan digenjot untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero), khususnya di wilayah Indonesia Timur. Penggunaan biodiesel juga akan diarahkan untuk sektor pertambangan.
Nanang wijayanto
(ftr)
