Rencana Merger BNI Meresahkan Karyawan
Senin, 09 Februari 2015 - 13:59 WIB
Rencana Merger BNI Meresahkan Karyawan
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menggabungkan Bank Mandiri dan Bank BNI ditentang oleh karyawan BNI. Wacana ini dinilai tidak konstruktif dan meresahkan 27.000 karyawan.
Dikhawatirkan, langkah tersebut justru dapat menurunkan performa perseroan ke depannya. Pengamat BUMN Said Didu menilai wacana merger merupakan agenda pemerintah sejak tahun 2006. Demi memiliki bank besar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun menurutnya. masih banyak instrumen kebijakan lainnya yang harus dikejar.
“Sebaiknya pemerintah fokuskan pada kebijakan yang lebih strategis. Yaitu menyuntik modal ke bank BUMN dan melindungi pasar domestik dari bank asing. Ini harus sepaket,” ujar Said dalam Rakernas Serikat Pekerja Bank BNI di Jakarta baru-baru ini. Dia menjelaskan, merger tidak akan efektif apabila ekspansi bank asing tetap leluasa. Investasi bank asing di Indonesia terus semakin besar.
Dan apabila tidak ada penguatan modal, maka pembiayaan pembangunan akan diambil oleh bank asing, yang jauh lebih besar kemampuannya dalam menyalurkan kredit. “Ada tiga cara konsolidasi perbankan, yaitu merger, akuisisi, atau holding . Jika merger, identitas bank yang dimerger akan hilang. Sedangkan, akuisisi akan membuat bank yang diakuisisi menjadi anak usaha dari bank yang mengakuisisi. Ini yang harus dikaji mana yang paling tepat,” jelasnya.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Pekerja (SP) Bank Negara Indonesia (BNI) Agus Setia Permana mengatakan, wacana merger tersebut kontraproduktif dengan kinerja baik perseroan saat ini. Wacana merger juga dapat melemahkan semangat kerja karyawan perseroan. “Kami sangat menyayangkan wacana seperti ini. Ini dapat menurunkan performa karyawan sehingga justru dapat merugikan semuanya,” ujar Agus dalam kesempatan yang sama.
Dia secara tegas menolak rencana merger antara bankbank BUMN. Aksi merger antarbank BUMN harus dilakukan melalui kajian yang mendalam dari seluruh stakeholder, termasuk melibatkan serikat pekerja. Hal ini tidak terlepas dari biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya pesangon, biaya perizinan dan biaya-biaya overhead lainnya.
“Merger tidak selalu menciptakan efisiensi walaupun terjadi peningkatan nilai aset setelah merger. Namun, pangsa pasar bank hasil merger dapat dimungkinkan menyusut mengingat akan terjadinya penyesuaian pada jaringan bisnis bank yang membutuhkan waktu, tenaga dan perizinan,” ujarnya.
Agus menambahkan, proses merger memakan waktu yang cukup lama karena masingmasing pihak perlu melakukan konsolidasi, negosiasi, baik terkait aspek permodalan, human resources, aset management, maupun aspek legal lainnya.
”Tanpa mengecilkan arti pentingnya merger antara bank-bank BUMN, namun keberadaan BNI tetap dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu aset anak negeri yang orisinal, historis dan tangguh,” terangnya. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kali ini mengangkat tema “Kembali ke Swadharma Bhakti Nagara “.
Hafid Fuad
Dikhawatirkan, langkah tersebut justru dapat menurunkan performa perseroan ke depannya. Pengamat BUMN Said Didu menilai wacana merger merupakan agenda pemerintah sejak tahun 2006. Demi memiliki bank besar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun menurutnya. masih banyak instrumen kebijakan lainnya yang harus dikejar.
“Sebaiknya pemerintah fokuskan pada kebijakan yang lebih strategis. Yaitu menyuntik modal ke bank BUMN dan melindungi pasar domestik dari bank asing. Ini harus sepaket,” ujar Said dalam Rakernas Serikat Pekerja Bank BNI di Jakarta baru-baru ini. Dia menjelaskan, merger tidak akan efektif apabila ekspansi bank asing tetap leluasa. Investasi bank asing di Indonesia terus semakin besar.
Dan apabila tidak ada penguatan modal, maka pembiayaan pembangunan akan diambil oleh bank asing, yang jauh lebih besar kemampuannya dalam menyalurkan kredit. “Ada tiga cara konsolidasi perbankan, yaitu merger, akuisisi, atau holding . Jika merger, identitas bank yang dimerger akan hilang. Sedangkan, akuisisi akan membuat bank yang diakuisisi menjadi anak usaha dari bank yang mengakuisisi. Ini yang harus dikaji mana yang paling tepat,” jelasnya.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Pekerja (SP) Bank Negara Indonesia (BNI) Agus Setia Permana mengatakan, wacana merger tersebut kontraproduktif dengan kinerja baik perseroan saat ini. Wacana merger juga dapat melemahkan semangat kerja karyawan perseroan. “Kami sangat menyayangkan wacana seperti ini. Ini dapat menurunkan performa karyawan sehingga justru dapat merugikan semuanya,” ujar Agus dalam kesempatan yang sama.
Dia secara tegas menolak rencana merger antara bankbank BUMN. Aksi merger antarbank BUMN harus dilakukan melalui kajian yang mendalam dari seluruh stakeholder, termasuk melibatkan serikat pekerja. Hal ini tidak terlepas dari biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya pesangon, biaya perizinan dan biaya-biaya overhead lainnya.
“Merger tidak selalu menciptakan efisiensi walaupun terjadi peningkatan nilai aset setelah merger. Namun, pangsa pasar bank hasil merger dapat dimungkinkan menyusut mengingat akan terjadinya penyesuaian pada jaringan bisnis bank yang membutuhkan waktu, tenaga dan perizinan,” ujarnya.
Agus menambahkan, proses merger memakan waktu yang cukup lama karena masingmasing pihak perlu melakukan konsolidasi, negosiasi, baik terkait aspek permodalan, human resources, aset management, maupun aspek legal lainnya.
”Tanpa mengecilkan arti pentingnya merger antara bank-bank BUMN, namun keberadaan BNI tetap dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu aset anak negeri yang orisinal, historis dan tangguh,” terangnya. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kali ini mengangkat tema “Kembali ke Swadharma Bhakti Nagara “.
Hafid Fuad
(ftr)
