Asing Diminta Tak Ikut Campur Urusan Cilamaya
Selasa, 10 Februari 2015 - 10:58 WIB
Asing Diminta Tak Ikut Campur Urusan Cilamaya
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Jepang tidak boleh mencampuri rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Jika akan berinvestasi, hendaknya melalui jalur investasi dan kerja sama.
Bukan dengan intervensi atau ancaman. Sikap keras itu datang dari politisi senior yang juga mantan anggota Komisi I DPR Aisyah Amini. Aisyah menilai, tidak pada tempatnya jika Dubes Jepang Tanizaki Yasuaki yang notabene wakil dari Pemerintah Jepang melakukan roadshow kepada para pejabat, mulai dari Presiden Joko Widodo, para menteri, hingga Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Apalagi jika kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk memuluskan proyek Cilamaya. ”Kita tolak ancaman apa pun. Ini negara kita, kita tidak menjual diri!” kata Aisyah dalam keterangan tertulisnya kemarin. Berbagai roadshow yang dilakukan Yasuaki memang terkait dengan upaya memuluskan proyek Pelabuhan Cilamaya.
Terakhir, Yasuaki mengunjungi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate awal Februari 2015. Berkat kunjungan tersebut, sikap Deddy yang semula menolak pembangunan Cilamaya mendadak berubah drastis. Seusai bertemu Yasuaki, Deddy mengatakan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan diserahkan kepada swasta.
Sementara, ancaman dialami Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, yang dengan tegas menolak intervensi Jepang. Menurut Adrinof, ancaman langsung disampaikan Yasuaki, setelah pemerintah memutuskan untuk meng-evaluasi sejumlah proyek infrastruktur yang disponsori Jepang, termasuk Pelabuhan Cilamaya. ”Dia bilang akan ada konsekuensi ekonomi dan politik untuk hubungan bilateral kedua negara,” ujar Andrinof.
Pengamat energi dari Refor- Miner Institute Pri Agung tak kalah kencang menolak. Menurutnya, produksi minyak dan gas (migas) Blok Offshore Northwest Java (ONWJ) tidak boleh ditutup karena akan mengganggu ketahanan energi nasional. Apalagi, hanya demi membangun Pelabuhan Cilamaya, yang notabene untuk melayani perusahaan automotif yang juga sebagai pengonsumsi terbesar BBM bersubsidi.
Yanto kusdiantono
Bukan dengan intervensi atau ancaman. Sikap keras itu datang dari politisi senior yang juga mantan anggota Komisi I DPR Aisyah Amini. Aisyah menilai, tidak pada tempatnya jika Dubes Jepang Tanizaki Yasuaki yang notabene wakil dari Pemerintah Jepang melakukan roadshow kepada para pejabat, mulai dari Presiden Joko Widodo, para menteri, hingga Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Apalagi jika kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk memuluskan proyek Cilamaya. ”Kita tolak ancaman apa pun. Ini negara kita, kita tidak menjual diri!” kata Aisyah dalam keterangan tertulisnya kemarin. Berbagai roadshow yang dilakukan Yasuaki memang terkait dengan upaya memuluskan proyek Pelabuhan Cilamaya.
Terakhir, Yasuaki mengunjungi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate awal Februari 2015. Berkat kunjungan tersebut, sikap Deddy yang semula menolak pembangunan Cilamaya mendadak berubah drastis. Seusai bertemu Yasuaki, Deddy mengatakan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan diserahkan kepada swasta.
Sementara, ancaman dialami Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, yang dengan tegas menolak intervensi Jepang. Menurut Adrinof, ancaman langsung disampaikan Yasuaki, setelah pemerintah memutuskan untuk meng-evaluasi sejumlah proyek infrastruktur yang disponsori Jepang, termasuk Pelabuhan Cilamaya. ”Dia bilang akan ada konsekuensi ekonomi dan politik untuk hubungan bilateral kedua negara,” ujar Andrinof.
Pengamat energi dari Refor- Miner Institute Pri Agung tak kalah kencang menolak. Menurutnya, produksi minyak dan gas (migas) Blok Offshore Northwest Java (ONWJ) tidak boleh ditutup karena akan mengganggu ketahanan energi nasional. Apalagi, hanya demi membangun Pelabuhan Cilamaya, yang notabene untuk melayani perusahaan automotif yang juga sebagai pengonsumsi terbesar BBM bersubsidi.
Yanto kusdiantono
(bbg)
