Pemerintah Akan Bangun 22 Twin Block Rusunawa
Selasa, 10 Februari 2015 - 13:03 WIB
Pemerintah Akan Bangun 22 Twin Block Rusunawa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan 22 twin block rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahun ini untuk mengatasi backlog perumahan.
"Sebagai salah satu upaya, maka pemerintah akan membangun rumah susun sederhana sewa. Ini untuk mendukung program pemerintah menyediakan rumah murah bagi yang tidak mampu membeli rumah. Untuk itu pemerintah akan membangun 22 twin block rusunawa," katanya di Graha Building, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Menurutnya, pembangunan ini merupakan cara efektif mengurangi kekurangan rumah atau backlog serta mengejar target pembangunan rumah pemerintah sebanyak satu juta unit.
Dia mengungkapkan, kemampuan pemerintah menyediakan dana pembangunan rumah hanya 200-300 ribu unit rumah dari APBN. Menurutnya, hingga akhir 2014, data backlog rumah mencapai 15 juta unit.
Kendati begitu, dia mengakui backlog perumahan merupakan hal yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Di Indonesia, kendala yang sering dihadapi adalah kekurangan dana murah jangka panjang.
"Sebab itu, diharapkan bukan hanya sekuritas KPR, tetapi juga menghadirkan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemerintah untuk menciptakan hunian layak dan menekan hunian kumuh," pungkas Mardiasmo.
"Sebagai salah satu upaya, maka pemerintah akan membangun rumah susun sederhana sewa. Ini untuk mendukung program pemerintah menyediakan rumah murah bagi yang tidak mampu membeli rumah. Untuk itu pemerintah akan membangun 22 twin block rusunawa," katanya di Graha Building, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Menurutnya, pembangunan ini merupakan cara efektif mengurangi kekurangan rumah atau backlog serta mengejar target pembangunan rumah pemerintah sebanyak satu juta unit.
Dia mengungkapkan, kemampuan pemerintah menyediakan dana pembangunan rumah hanya 200-300 ribu unit rumah dari APBN. Menurutnya, hingga akhir 2014, data backlog rumah mencapai 15 juta unit.
Kendati begitu, dia mengakui backlog perumahan merupakan hal yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Di Indonesia, kendala yang sering dihadapi adalah kekurangan dana murah jangka panjang.
"Sebab itu, diharapkan bukan hanya sekuritas KPR, tetapi juga menghadirkan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemerintah untuk menciptakan hunian layak dan menekan hunian kumuh," pungkas Mardiasmo.
(izz)
Lihat Juga :
