BKPM Diminta Perkuat Koordinasi dengan Daerah
Rabu, 11 Februari 2015 - 12:22 WIB
BKPM Diminta Perkuat Koordinasi dengan Daerah
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diminta untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Koordinasi ini diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sering dihadapi pelaku usaha industri alas kaki. “Saat ini yang cukup berat untuk dihadapi adalah tentang izin perpanjangan domisili,” ujar Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko saat berdialog dengan kepala BKPM dan jajarannya di Jakarta kemarin.
Menurut Eddy Widjanarko, dari 600 pabrik alas kaki di Indonesia, sekitar 99% tidak berada di kawasan industri sehingga para pengusaha harus mengurus izin domisili. Namun, saat ini pemerintah daerah banyak mengajukan syarat yang mempersulit penerbitan izin domisili tersebut dengan motivasi utama keuntungan finansial.
“Dulu mengurus izin domisili setengah jam jadi, sekarang sudah sampai enam bulan belum keluar. Izin domisili ini jadi alat pemda untuk memeras kami,” tuturnya. Dia menuntut ada koordinasi antara PTSP pusat dan PTSP daerah guna menyelesaikan masalah-masalah terkait peraturan daerah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, pihaknya tengah berupaya mengintegrasikan seluruh kebijakan dan sistem dari BKPM pusat ke BKPM daerah (BKPMD).
“Di setiap daerah akan ada tim ad hoc yang bertugas melakukan pendampingan dan memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang ada di kabupaten atau kota,” katanya. Tahun ini ia menugaskan tim di 24 provinsi dengan cakupan 124 kabupaten atau kota.
Oktiani Endarwati/ant
Koordinasi ini diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sering dihadapi pelaku usaha industri alas kaki. “Saat ini yang cukup berat untuk dihadapi adalah tentang izin perpanjangan domisili,” ujar Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko saat berdialog dengan kepala BKPM dan jajarannya di Jakarta kemarin.
Menurut Eddy Widjanarko, dari 600 pabrik alas kaki di Indonesia, sekitar 99% tidak berada di kawasan industri sehingga para pengusaha harus mengurus izin domisili. Namun, saat ini pemerintah daerah banyak mengajukan syarat yang mempersulit penerbitan izin domisili tersebut dengan motivasi utama keuntungan finansial.
“Dulu mengurus izin domisili setengah jam jadi, sekarang sudah sampai enam bulan belum keluar. Izin domisili ini jadi alat pemda untuk memeras kami,” tuturnya. Dia menuntut ada koordinasi antara PTSP pusat dan PTSP daerah guna menyelesaikan masalah-masalah terkait peraturan daerah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, pihaknya tengah berupaya mengintegrasikan seluruh kebijakan dan sistem dari BKPM pusat ke BKPM daerah (BKPMD).
“Di setiap daerah akan ada tim ad hoc yang bertugas melakukan pendampingan dan memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang ada di kabupaten atau kota,” katanya. Tahun ini ia menugaskan tim di 24 provinsi dengan cakupan 124 kabupaten atau kota.
Oktiani Endarwati/ant
(ftr)
