Ekonom: Pembangunan Dana Desa Rp20 T Bakal Gagal
Sabtu, 14 Februari 2015 - 14:53 WIB
Ekonom: Pembangunan Dana Desa Rp20 T Bakal Gagal
A
A
A
JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Jumat (13/2/2015) malam telah mengesahkan anggaran dana desa sebesar Rp20 triliun. Menurut Ekonom Didik J Rachbini, program pembangunan desa dengan anggaran besar tersebut kemungkinan akan gagal.
"Anggaran ini kan coba-coba, sehingga kemungkinan gagalnya besar. Namun, secara politik baik karena berorientasi pada masyarakat bawah," ujarnya dalam Diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Didik mengungkapkan, program dana desa tersebut kemungkinan gagal lantaran tidak direncanakan dengan konsep yang matang, meliputi model pembangunan, studi perencanaan, maupun kesiapan institusi-institusi desa.
"Tidak ada model, studi perencanaan. Ini seperti ngambil uang dari langit langsung diceburin. implementasinya kemungkinan akan gagal," tegas Didik.
Sebab itu, sejumlah pihak bisa ikut mengawasi implementasi realisasi program desa tersebut, baik dari bupati, tim pendamping, maupun media.
Di sisi lain, lanjut Didik, kebijakan pemerintah untuk mengucurkan dana desa yang semakin besar juga akan menciptakan kelompok-kelompok kepentingan baru di masyarakat. Bahkan yang terburuk akan menjadi sasaran korupsi.
"Sangat berat, kemungkinan gagal. Korupsi akan semakin besar sebab orang-orang tidak punya akuntabilitas. Meskipun begitu, ini tidak boleh distop sebab akan banyak pembelajaran bagi desa," tandasnya.
"Anggaran ini kan coba-coba, sehingga kemungkinan gagalnya besar. Namun, secara politik baik karena berorientasi pada masyarakat bawah," ujarnya dalam Diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Didik mengungkapkan, program dana desa tersebut kemungkinan gagal lantaran tidak direncanakan dengan konsep yang matang, meliputi model pembangunan, studi perencanaan, maupun kesiapan institusi-institusi desa.
"Tidak ada model, studi perencanaan. Ini seperti ngambil uang dari langit langsung diceburin. implementasinya kemungkinan akan gagal," tegas Didik.
Sebab itu, sejumlah pihak bisa ikut mengawasi implementasi realisasi program desa tersebut, baik dari bupati, tim pendamping, maupun media.
Di sisi lain, lanjut Didik, kebijakan pemerintah untuk mengucurkan dana desa yang semakin besar juga akan menciptakan kelompok-kelompok kepentingan baru di masyarakat. Bahkan yang terburuk akan menjadi sasaran korupsi.
"Sangat berat, kemungkinan gagal. Korupsi akan semakin besar sebab orang-orang tidak punya akuntabilitas. Meskipun begitu, ini tidak boleh distop sebab akan banyak pembelajaran bagi desa," tandasnya.
(dmd)
