Target Pajak Jokowi Berpotensi Ganggu Investasi
Senin, 16 Februari 2015 - 07:08 WIB
Target Pajak Jokowi Berpotensi Ganggu Investasi
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, target pajak yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui APBN Perubahan 2015 berpotensi memunculkan efek dana tertarik keluar (crowding out). Hal ini karena investasi terganggu.
Menurut David, ke depan hal ini juga akan menghambat laju rupiah. Dikhawatirkan di saat perekonomian dunia sedang melemah efek kenaikan pajak menjadi masalah.
"Pajak dinaikan akan khawatir munculnya efek crowding out, dana tertarik ke insentif, atau minat investasi berkurang karena pajak meningkat," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (15/2/2015).
Tetapi secara keseluruhan, APBN Perubahan yang disahkan kemarin memiliki pengaruh yang cukup baik karena disetujui oleh parlemen. Tak ada pertentangan berarti.
"Sebagian tidak ada pertentangan yang berarti. Usulan disetujuinya penambahan modal BUMN melalui PMN cukup positif. Mungkin hanya dari sisi perpajakan, ada peningkatan cukup besar target pajak dari tahun lalu," jelas David.
Untuk kisruh KPK-Polri dijelaskan sudah bukan lagi sentimen yang berarti. "Itu sudah non isu ya, sudah sampai ke tahap akhir. Harapannya jangan larut," tegasnya.
Sekadar informasi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat mematok target pajak non migas sebesar Rp1.489,7 triliun dan pajak migas Rp139,3 triliun. Target ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang ditargetkan jumlah pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.200 triliun.
Menurut David, ke depan hal ini juga akan menghambat laju rupiah. Dikhawatirkan di saat perekonomian dunia sedang melemah efek kenaikan pajak menjadi masalah.
"Pajak dinaikan akan khawatir munculnya efek crowding out, dana tertarik ke insentif, atau minat investasi berkurang karena pajak meningkat," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (15/2/2015).
Tetapi secara keseluruhan, APBN Perubahan yang disahkan kemarin memiliki pengaruh yang cukup baik karena disetujui oleh parlemen. Tak ada pertentangan berarti.
"Sebagian tidak ada pertentangan yang berarti. Usulan disetujuinya penambahan modal BUMN melalui PMN cukup positif. Mungkin hanya dari sisi perpajakan, ada peningkatan cukup besar target pajak dari tahun lalu," jelas David.
Untuk kisruh KPK-Polri dijelaskan sudah bukan lagi sentimen yang berarti. "Itu sudah non isu ya, sudah sampai ke tahap akhir. Harapannya jangan larut," tegasnya.
Sekadar informasi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat mematok target pajak non migas sebesar Rp1.489,7 triliun dan pajak migas Rp139,3 triliun. Target ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang ditargetkan jumlah pendapatan negara dari sektor pajak sebesar Rp1.200 triliun.
(dmd)
Lihat Juga :
