Banjir Baju Bekas Impor, Pengusaha Tekstil Merugi
Banjir Baju Bekas Impor, Pengusaha Tekstil Merugi
A
A
A
JAKARTA - Para pengusaha tekstil dan garmen di Indonesia mengaku mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat adanya peredaran baju bekas impor ilegal yang semakin marak di Indonesia.
Mereka mengakui hal tersebut lantaran adanya peredaran baju bekas impor. Selain itu, para pengusaha juga menilai hal ini menyangkut harga diri bangsa Indonesia yang akan dinilai jelek.
"Ini menyangkut harga diri. Masa kita pakai barang dan pakaian bekas," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian di Jakarta, Senin (15/2/2015).
Baju bekas impor tersebut ternyata masih dijual di pasaran Indonesia dan banyak menggerus pasar dari baju produksi dalam negeri yang biasanya dari UMKM.
Dia menuturkan, industri tekstil dan garmen di dalam negeri kehilangan pasarnya akibat dari bebasnya pakaian bekas impor yang dijual. Padahal, produk lokal sangat mampu untuk menggantikan pasar tersebut.
"Seharusnya pasar-pasar itu diisi para penjual lokal dan domestik. Bukan malah pakaian bekas impor. Tapi kenapa masih seperti itu, karena melihat pasar dari Indonesia yang mencapai 250 juta penduduk Indonesia itu," kata Ernovian.
Menurutnya, baju impor ilegal terdiri dari dua macam. Pertama, pakain impor ilegal yang baru, dan kedua adalah pakaian impor bekas ilegal. "Konsumsi pakaian Indonesia di 2014 mencapai Rp154,3 triliun," ungkapnya.
Dari angka tersebut, impor baju resmi melalui izin impor Kementerian Perdagangan nilainya mencapai Rp48,02 triliun, sedangkan yang dipasok industri dalam negeri senilai Rp93,35 triliun. Totalnya mencapai Rp143,3 triliun.
Ada selisih sekitar Rp10,9 triliun yang merupakan pakaian impor yang diduga ilegal atau tidak tercatat di Kementerian Perdagangan. Namun, angka tersebut belum termasuk pakaian impor bekas.
"Untuk yang bekas itu angkanya sekitar Rp8 triliun sampai Rp11 triliun. Itu bisa diisi produk domestik seharusnya," ujar dia.
Ernovian bersama para pengusaha lainnya mendukung upaya pemerintah untuk melarang peredaran baju bekas impor yang diduga berpenyakit itu.
Mereka mengakui hal tersebut lantaran adanya peredaran baju bekas impor. Selain itu, para pengusaha juga menilai hal ini menyangkut harga diri bangsa Indonesia yang akan dinilai jelek.
"Ini menyangkut harga diri. Masa kita pakai barang dan pakaian bekas," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian di Jakarta, Senin (15/2/2015).
Baju bekas impor tersebut ternyata masih dijual di pasaran Indonesia dan banyak menggerus pasar dari baju produksi dalam negeri yang biasanya dari UMKM.
Dia menuturkan, industri tekstil dan garmen di dalam negeri kehilangan pasarnya akibat dari bebasnya pakaian bekas impor yang dijual. Padahal, produk lokal sangat mampu untuk menggantikan pasar tersebut.
"Seharusnya pasar-pasar itu diisi para penjual lokal dan domestik. Bukan malah pakaian bekas impor. Tapi kenapa masih seperti itu, karena melihat pasar dari Indonesia yang mencapai 250 juta penduduk Indonesia itu," kata Ernovian.
Menurutnya, baju impor ilegal terdiri dari dua macam. Pertama, pakain impor ilegal yang baru, dan kedua adalah pakaian impor bekas ilegal. "Konsumsi pakaian Indonesia di 2014 mencapai Rp154,3 triliun," ungkapnya.
Dari angka tersebut, impor baju resmi melalui izin impor Kementerian Perdagangan nilainya mencapai Rp48,02 triliun, sedangkan yang dipasok industri dalam negeri senilai Rp93,35 triliun. Totalnya mencapai Rp143,3 triliun.
Ada selisih sekitar Rp10,9 triliun yang merupakan pakaian impor yang diduga ilegal atau tidak tercatat di Kementerian Perdagangan. Namun, angka tersebut belum termasuk pakaian impor bekas.
"Untuk yang bekas itu angkanya sekitar Rp8 triliun sampai Rp11 triliun. Itu bisa diisi produk domestik seharusnya," ujar dia.
Ernovian bersama para pengusaha lainnya mendukung upaya pemerintah untuk melarang peredaran baju bekas impor yang diduga berpenyakit itu.
(izz)
Explore More