Merger Perbankan Berisiko Timbulkan PHK

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Gatot Suwondo mengatakan, salah satu risiko dari adanya merger antar bank adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, potensi PHK atas merger sangat besar. Hal ini karena perusahaan harus melakukan efisiensi dari pengeluaran untuk gaji karyawan yang jumlahnya bertambah.

"Potensi PHK ada, kalau cabang ada dua di satu tempat kan tetap harus ada satu. Kalau ada dua kepala cabang bagaimana? Satu mungkin keluar. Lihat total cost BNI per bulan Rp200 miliar, di sana (Bank Mandiri) berapa. Ditambahkan, nutup tidak, kalau tidak harus ada efisiensi," ujarnya di Plaza Central, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk kompensasi dari PHK tersebut tidak sedikit. Salah satu perbankan Malaysia gagal untuk merger pada awal tahun ini karena salah satunya akan ada PHK 4.000 karyawan.

"Waktu akan merger di Danamon keluarkan dana Rp2 triliun dari cost PHK. Tapi kalau di BNI, karyawannya pride-nya tinggi, bukan masalah uang saja. Kalau terjadi merger, lebih berat lagi, karena situasi sekarang merasa ini bank bagus, kenapa harus merger," jelas dia.

Gatot menegaskan, dari pada ribut masalah merger, lebih baik mendorong perbankan untuk dapat bersaing dari yang masih pada buku dua dan tiga.

"Bank buku empat sudah sehat, sudah cukup bersaing di regional. Bankir kita juga jangan dianggap bankir kita rendah, bankir kita orientasinya pengusaha. Bisa optimalakan margin dengan segala keterbatasan, bankir pemerintah top," pungkasnya.