Pemerintah Sering Kesampingkan Sektor Pertanian

JAKARTA - Peneliti Indef Imaduddin Abdullah menilai, pertanian terkadang menjadi sektor yang terpinggirkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia dinilai belum memberikan solusi tepat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian.

Padahal, seperti yang diketahui beberapa hari terakhir ini, sektor pertanian sedang terguncang karena isu kenaikan harga beras yang mencapai 30% dan campur tangan mafia beras yang melakukan pengoplosan beras.

"Pertanian kita saat ini sering dikesampingkan. Malah dianaktirikan sama pemerintah. Untuk pertumbuhannya sendiri, jumlahnya di bawah pertumbuhan PDB nasional," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Menurutnya, sektor pertanian memberikan kontribusi pada produk domestik bruto (PDB) sebesar 14%. Demikian juga pertanian yang juga menyerap tenaga kerja sebanyak 35% dari jumlah masyarakat.

"Banyak masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menggantungkan hidupnya di sektor ini. Tetapi pertumbuhan sektor pertanian lebih lambat dibanding sektor lain," kata dia.

Saking pentingnya sektor pertanian ini, Imaduddin mengatakan, pemerintah belum melakukan perbaikan kelembagaan pertanian. Perbaikan ini meliputi empat sektor, yaitu kelembagaan penyedia input, penyedia modal, penyedia tenaga kerja dan penyedia lahan.

"Kita punya anggaran besar di pertanian. Nah, anggaran besar itu harus bisa mengurai empat kelembagaan ini. Itu mencakup subsidi pupuk, kemudahan mendapatkan pembiayaan, penambahan value pertanian dan reformasi agraria," pungkasnya.