Kemenhub Butuh Rp234 T Bangun Akses KA Luar Jawa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membutuhkan total investasi sebesar Rp234 triliun untuk membangun akses kereta api (KA) di luar Pulau Jawa. Pembangunan akses KA di luar Pulau Jawa ini merupakan program prioritas hingga lima tahun mendatang.
"Kami sudah melakukan evaluasi, untuk kebutuhan Ditjen Perkeretaapian selama lima tahun ke depan kurang lebih Rp234 triliun. Ini sebagian besar untuk membangun jalur kereta di luar Pulau Jawa," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (9/3/2015).
Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung KA sebesar Rp228 triliun, sarana perkeretaapian sebesar Rp3,2 triliun, keselamatan perkeretaapian Rp921 miliar, pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA Rp844 triliun, dan dukungan manajemen serta teknis sebesar Rp672 triliun.
"Contohnya di Sumatera, menghubungkan antara Rantau Prapat di Sumatera Utara sampai Kertapati. Kemudian di Sumatera Barat, dan antara Kalimantan Barat sampai Kalimantan Timur. Kemudian Sulawesi Selatan sampe Sulawesi Utara, dan Papua Barat," tutur dia.
Lebih lanjut, Hermanto menuturkan, total investasi hingga triliunan rupiah tersebut seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam megaproyek tersebut, tidak ada keterlibatan pihak swasta sama sekali.
"Karena enggak mungkin untuk Kalimantan dan Sumatera itu pakai swasta. Karena itu tidak menguntungkan. Kewajibannya pemerintah untuk membangun itu," pungkasnya.
"Kami sudah melakukan evaluasi, untuk kebutuhan Ditjen Perkeretaapian selama lima tahun ke depan kurang lebih Rp234 triliun. Ini sebagian besar untuk membangun jalur kereta di luar Pulau Jawa," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (9/3/2015).
Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung KA sebesar Rp228 triliun, sarana perkeretaapian sebesar Rp3,2 triliun, keselamatan perkeretaapian Rp921 miliar, pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA Rp844 triliun, dan dukungan manajemen serta teknis sebesar Rp672 triliun.
"Contohnya di Sumatera, menghubungkan antara Rantau Prapat di Sumatera Utara sampai Kertapati. Kemudian di Sumatera Barat, dan antara Kalimantan Barat sampai Kalimantan Timur. Kemudian Sulawesi Selatan sampe Sulawesi Utara, dan Papua Barat," tutur dia.
Lebih lanjut, Hermanto menuturkan, total investasi hingga triliunan rupiah tersebut seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam megaproyek tersebut, tidak ada keterlibatan pihak swasta sama sekali.
"Karena enggak mungkin untuk Kalimantan dan Sumatera itu pakai swasta. Karena itu tidak menguntungkan. Kewajibannya pemerintah untuk membangun itu," pungkasnya.
(izz)