Pemda Dituntut Dukung Infrastruktur KA

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) dituntut berperan aktif mendorong suksesnya program pembangunan perkeretaapian di luar Jawa. Peran pemda utamanya dibutuhkan untuk menyelesaikan pembebasan lahan bagi infrastruktur kereta api (KA).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiatmoko menyebutkan, peran pemda dalam program pembangunan perkeretaapian di luar Jawa utamanya adalah koordinasi pembebasan lahan, termasuk penertiban lahan untuk reaktivasi jalur KA.

“Pembebasan lahan kita serahkan ke pemerintah daerah karena sebelumnya kita telah menandatangani MoU (memorandum of understanding ) bersama para gubernur, di antaranya gubernur se-Sumatera, gubernur se-Kalimantan, gubernur se-Sulawesi, gubernur Papua, serta gubernur Papua Barat. Koordinasinya bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian,” ujar Hermanto di Jakarta kemarin.

Pemerintah menetapkan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sebagai salah satu program prioritas. Hermanto menegaskan, kereta api diprioritaskan karena lebih banyak memberikan efisiensi daya angkut dibandingkan moda transportasi darat yang lain.

Hermanto menjelaskan, pengembangan perkeretaapian di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur kereta api sekitar Rp234 triliun. “Ini sebagian besar untuk membangun jalur kereta di luar Pulau Jawa,” kata Hermanto.

Perinciannya, untuk jalur kereta trans-Sumatera membutuhkan pembiayaan Rp41,12 triliun berupa pembangunan jalur baru 1.399 km dan jalur ganda 80 km; jalur kereta trans-Sulawesi Rp31,25 triliun berupa pembangunan jalur baru 1.772 km; jalur kereta trans-Kalimantan Rp22,90 triliun berupa pembangunan jalur baru 2.428 km; serta jalur kereta trans-Papua Rp10,33 triliun untuk membangun jalur baru sepanjang 390 km.

“Kebutuhan pembiayaan ini masih terbatas pada tahun ini. Karenanya akan dimaksimalkan, terutama untuk dua wilayah dulu yang paling siap, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara,” ungkapnya.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan menambahkan, untuk Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, tahapan program sudah mengarah pada dilakukannya pembangunan fisik.

Untuk wilayah Kalimantan maupun Papua, program pembangunan infrastruktur perkeretaapian masih dalam tahap persiapan dokumen. “Kemarin ada anggaran tambahan Kemenhub. Nah , anggaran itu yang akan digunakan untuk pembangunan fisik,” katanya.

Di tempat terpisah, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, kebutuhan infrastruktur sarana dan prasarana perkeretaapian di luar Pulau Jawa memang sudah semakin mendesak.

Menurut dia, di samping untuk mengejar ketertinggalan perekonomian dari Pulau Jawa, pengadaan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa juga akan memberikan dampak positif bagi sosial masyarakat. “Ini infrastruktur transportasi dasar yang memang sudah seharusnya ada sejak 10 tahun silam,” katanya kepada KORAN SINDO .

Daya angkut kereta yang besar menurutnya akan mendorong lalu lintas logistik yang dibutuhkan saat perekonomian berkembang di suatu daerah. Selain perkeretaapian, lanjut Djoko, infrastruktur dasar yang paling dibutuhkan di luar Pulau Jawa adalah pelabuhan serta bandar udara. Semuanya bisa disinkronkan dengan infrastruktur perkeretaapian sebagai akses menuju ke pelabuhan dan bandara.

Ichsan amin