Rupiah Terpuruk, Industri Mulai Menjerit

JAKARTA - Sejumlah industri strategis di dalam negeri mulai dilanda kecemasan akibat terus terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Industri-industri itu terdampak karena operasionalnya menggunakan dolar, sementara pendapatannya dalam rupiah. Industri penerbangan adalah satu di antaranya. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan, maskapai penerbangan nasional kini mulai kesulitan.

”Kita sudah mulai sakit perut, karena hampir seluruh biaya operasional menggunakan dolar,” kata Sekretaris Jenderal INACA Tengku Burhanuddin di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan di Jakarta, kemarin.

Kendati harga minyak dunia turun, kata Tengku, pendapatan maskapai nasional yang dalam rupiah menyulitkan perusahaan mengompensasi kenaikan biaya akibat menguatnya dolar. Tengku menambahkan, upaya lindung nilai (hedging) pun tidak menjamin karena banyak risiko yang harus diambil.

Meskipun demikian, imbuh dia, pelemahan rupiah belum berpengaruh terhadap harga tiket. Namun, lanjut dia, jika rupiah terus melemah hingga ke angka Rp13.500 per dolar, maskapai terpaksa menyesuaikan harga tiket meski hal itu juga akan menurunkan daya beli masyarakat. ”Kalau sampai Rp13.500, itu yang kami takutkan, kita lihat ke depannya, mungkin kita akan bicarakan dengan Kemenhub untuk penyesuaian,” ujarnya.

Kecemasan juga dirasakan industri galangan kapal nasional. Sebab, 70% komponen pembuatan kapal saat ini masih harus diimpor dan dibayar menggunakan dolar. ”Kita tidak tahu berapa lama kondisi ini akan berlangsung. Kami harapkan pemerintah bisa intervensi langsung. Kami di industri ini menggunakan komponen impor 70% untuk permesinan kapal,” kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam kepada KORAN SINDO, kemarin.

Dia berharap kekhawatiran industri bisa diperhatikan, sebab selama ini galangan kapal nasional yang jumlahnya tidak kurang dari 200 perusahaan dominan melayani pemenuhan kebutuhan kapal-kapal di dalam negeri, terutama kapal-kapal milik pemerintah.

Nilai tukar rupiah kemarin berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) melemah ke Rp13.059 per dolar, dari sehari sebelumnya Rp13.047 per dolar. Rupiah cenderung terus melemah sejak awal Februari 2015. Dari posisi awal tahun di Rp14.474 per dolar, rupiah telah melemah sebesar Rp585 atau 4,48%.

Sementara itu, pemerintah yang sebelumnya masih bersikap tenang atas pelemahan rupiah kini mulai melakukan berbagai upaya untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar agar tidak terlalu berfluktuasi. Salah satunya dengan memperbaiki transaksi berjalan yang masih mengalami defisit.

”Negara-negara yang mengalami perlemahan terhadap dolar lebih kecil dari rupiah atau yang mengalami apresiasi, adalah negara-negara yang defisit transaksi berjalannya lebih kecil atau trennya menurun. Sehingga secara tidak langsung kita harus membereskan masalah transaksi berjalan,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, kemarin.

Bambang mengatakan, pemerintah akan berupaya memperbaiki kinerja perdagangan dan jasa keuangan, yang selama ini dominan menyumbang defisit dalam transaksi berjalan. Upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan, kata dia, antara lain dengan mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur fleksibilitas bea masuk anti-dumping sementara dan bea masuk tindakan pengamanan sementara.

Bambang menjelaskan, peraturan ini diterbitkan sebagai respons untuk menahan dan mengendalikan arus impor, sambil menunggu selesainya investigasi dari komite terkait atas tuduhan anti-dumping terhadap impor suatu negara.

Upaya lainnya, lanjut Bambang, adalah menerbitkan revisi PP No 52 tahun 2011 tentang tax allowance yang bermanfaat untuk mendorong peningkatan investasi langsung baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki defisit neraca jasa keuangan adalah dengan memberikan tax allowance bagi perusahaan yang tidak mengirimkan dividennya 100% keluar negeri atau mau reinvestasi di dalam negeri.

Kebijakan lainnya adalah skema perpajakan untuk PPN industri pelayaran agar bisa lebih kompetitif, mendorong BUMN reasuransi, meningkatkan penegakkan hukum untuk mendorong implementasi UU Mata Uang, mendukung kewajiban penggunaan letter of credit (LC) untuk transaksi empat komoditas utama dan memperbaiki sistem remitansi untuk memudahkan arus masuk pendapatan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ke sistem perbankan dalam negeri.

Terpisah, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo justru menyatakan bahwa pelemahan rupiah dapat membantu mengurangi tekanan terhadap defisit transaksi berjalan, dengan berkurangnya impor. Tahun 2013, kata dia, defisit transaksi berjalan tercatat 3,3% dari PDB. Lalu, defisit berkurang menjadi 3% PDB pada 2014. Sedangkan tahun ini menurutnya defisit transaksi berjalan bisa 2,8% jika tidak ada impor modal.

Sementara, Head of Equities and Research UBS Indonesia Joshua Tanja memperkirakan penurunan harga minyak dunia akan memperbaiki defisit neraca perdagangan yang akhirnya mempersempit defisit neraca transaksi berjalan. Turunnya harga minyak, menurutnya, melebihi pelemahan harga komoditas di pasar global. ”Ini sinyal positif bagi neraca transaksi berjalan Indonesia,” kata dia.

UBS memperkirakan defisit transaksi berjalan di 2015 akan menyempit ke 2,2% dari PDB. Untuk nilai tukar rupiah, UBS memperkirakan pelemahan cenderung berlanjut hingga level Rp13.250 per dolar diakhir 2015.

Ichsan amin/ Rabia edra/Arsy ani/Kunthi /ant