Pertamina Minta Jalan Keluar atas Kebijakan15% Biofuel
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) khawatir mengalami kerugian atas kebijakan yang ditetapkan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) yang mewajibkan penggunaan biofuel alias bahan bakar nabati (BBN) 15% dalam setiap satu liter solar. Untuk itu, BUMN minyak dan gas (migas) ini meminta pemerintah mencarikan jalan keluar.
Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengungkapkan, secara fasilitas pihaknya telah siap melakukan pencampuran biofuel dalam solar, dengan beberapa storage yang dimilliki. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah harga crude palm oil (CPO) akan merugikan Pertamina.
"Jadi perbedaan harga CPO itu untuk bisa mengejar harga jual solar yang oleh pemerintah akan dicarikan jalan keluar bagaimana mengatasinya," terang Dwi di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Dia menekankan, yang terpenting adalah kompensasi terhadap harga CPO tersebut. Jika telah ditemukan jalan keluar, kapanpun Pertamina siap mengimplementasikannya.
"Secepat mungkin bila nanti pemerintah mengeluarkan kompensasi untuk harga CPO dibandingkan harga solar, tentu saja kita akan langsung jalan," tandasnya.
Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengungkapkan, secara fasilitas pihaknya telah siap melakukan pencampuran biofuel dalam solar, dengan beberapa storage yang dimilliki. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah harga crude palm oil (CPO) akan merugikan Pertamina.
"Jadi perbedaan harga CPO itu untuk bisa mengejar harga jual solar yang oleh pemerintah akan dicarikan jalan keluar bagaimana mengatasinya," terang Dwi di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Dia menekankan, yang terpenting adalah kompensasi terhadap harga CPO tersebut. Jika telah ditemukan jalan keluar, kapanpun Pertamina siap mengimplementasikannya.
"Secepat mungkin bila nanti pemerintah mengeluarkan kompensasi untuk harga CPO dibandingkan harga solar, tentu saja kita akan langsung jalan," tandasnya.
(dmd)