Devisa Hasil Ekspor Butuh Kekuatan Hukum
Selasa, 17 Maret 2015 - 20:15 WIB
Devisa Hasil Ekspor Butuh Kekuatan Hukum
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyatakan, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) harus memiliki kekuatan hukum yang jelas. Jika tidak ada kejelasan dapat membahayakan stabilitas perekonomian nasional.
"Kalau eksportir tidak patuh terhadap kebijakan, di mana seharusnya menaruh hasil devisa ke dalam negeri, tetapi tidak terjadi. Bukan hanya disinsentif, tapi harus ada sanksi hukum. Karena kalau terus-terusan artinya mereka itu mengeksploitasi perekonomian kita," jelas pengamat ekonomi politik AEPI Kusfiardi, Selasa (17/3/2015).
Dia mengatakan, sebaiknya pihak otoritas kebijakan segera mengamankan atau memberikan kekuatan hukum yang mengikat untuk ketentuan devisa hasil ekspor ini.
Hal tersebut bertujuan, agar tidak ada praktik yang merugikan orang banyak. Pasalnya, implikasi yang ditimbulkan jika ini terjadi tidak hanya membebani bisnis.
"Jika mereka tetap tidak memberikan devisa hasil ekspor di dalam negeri, ya saya kira ini harus disikapi tegas. Pemerintah harus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa itu harus punya sanksi hukum yang jelas," tegas Kusfiardi.
"Kalau eksportir tidak patuh terhadap kebijakan, di mana seharusnya menaruh hasil devisa ke dalam negeri, tetapi tidak terjadi. Bukan hanya disinsentif, tapi harus ada sanksi hukum. Karena kalau terus-terusan artinya mereka itu mengeksploitasi perekonomian kita," jelas pengamat ekonomi politik AEPI Kusfiardi, Selasa (17/3/2015).
Dia mengatakan, sebaiknya pihak otoritas kebijakan segera mengamankan atau memberikan kekuatan hukum yang mengikat untuk ketentuan devisa hasil ekspor ini.
Hal tersebut bertujuan, agar tidak ada praktik yang merugikan orang banyak. Pasalnya, implikasi yang ditimbulkan jika ini terjadi tidak hanya membebani bisnis.
"Jika mereka tetap tidak memberikan devisa hasil ekspor di dalam negeri, ya saya kira ini harus disikapi tegas. Pemerintah harus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa itu harus punya sanksi hukum yang jelas," tegas Kusfiardi.
(dmd)
Lihat Juga :
