Seleksi Direksi-Komisaris BUMN Dinilai Tak Transparan

JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menilai, seleksi yang dilakukan dalam pemilihan direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) perbankan tak transparan.

Pasalnya, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tidak diumumkan ke publik.

"Kalau memang kita punya keinginan mengelola BUMN dengan baik, sebaiknya untuk posisi direksi atau komisaris diumumkan di koran, sehingga terjadi kompetisi yang sangat bagus," katanya ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Menurut dia, dengan diumumkan ke publik, proses seleksi para pejabat tinggi perusahaan plat merah tersebut dapat dilakukan dengan benar. Dengan demikian, akan diperoleh orang-orang yang memiliki kemampuan menduduki posisi strategis tersebut.

"Sehingga kita melakuakan head hunter-nya dengan benar. Artinya, kita akan peroleh orang yang capable untuk menduduki direksi BUMN," imbuh dia.

Kendati demikian, Arief berharap, para direksi perbankan plat merah yang baru dapat membongkar dugaan korupsi dan mark-up terhadap pemberian kredit elit politik dan kerabat para petinggi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karena menurut laporan, mereka itu kreditnya macet semua dan banyak proyek yang fiktif," pungkasnya.